Perangkat Desa Akan Diangkat Menjadi ASN PPPK Tahun 2024!

Perangkat Desa Akan Diangkat Menjadi ASN PPPK Tahun 2024 – Perangkat desa di Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Mereka bekerja keras melayani masyarakat dan memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik di desa-desa. Namun, meskipun peran mereka sangat vital, status kepegawaian perangkat desa sering kali kurang mendapatkan perhatian yang layak.

Kabar mengenai pengangkatan perangkat desa menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di tahun 2024 telah banyak beredar di kalangan masyarakat. Berbagai spekulasi dan rumor muncul, membuat banyak perangkat desa berharap mendapatkan status kepegawaian yang lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan pasti dari pemerintah terkait pengangkatan tersebut. Lantas apa benar Perangkat Desa akan diangkat menjadi ASN PPPK Tahun 2024?

Latar Belakang Pengangkatan Perangkat Desa Menjadi ASN PPPK

Pemerintah telah menyadari bahwa perangkat desa memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Mereka adalah ujung tombak dalam melaksanakan berbagai program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Mulai dari administrasi pemerintahan, pelayanan publik, hingga program pembangunan desa.

Namun, selama bertahun-tahun, status mereka masih tergolong sebagai tenaga non-ASN, yang berarti mereka tidak mendapatkan jaminan karier yang setara dengan ASN lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perangkat desa yang menyuarakan aspirasi mereka untuk diangkat menjadi ASN. Pemerintah akhirnya merespons dengan kebijakan baru yang memungkinkan perangkat desa untuk mengikuti seleksi PPPK mulai tahun 2024.

Dilansir dari Puskominfo PPDI, terdapat pemberitaan dari beberapa media yang mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait status perangkat desa. Tito menegaskan bahwa perangkat desa adalah bagian penting dalam mendukung visi Indonesia Maju, terutama dalam pembangunan desa dan penanganan pandemi. Menurutnya, ada rencana untuk mengangkat perangkat desa menjadi ASN melalui jalur PPPK, yang akan memberikan hak dan kewajiban yang lebih jelas.

Kebijakan ini, selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme perangkat desa, juga disebut tidak akan membebani keuangan negara, karena anggarannya sudah dialokasikan melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Meski demikian, kabar ini menimbulkan reaksi beragam, terutama di tengah diskusi terkait revisi UU Desa, yang justru belum secara tegas mengatur soal status perangkat desa.

Namun, perlu dicatat bahwa hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai implementasi kebijakan ini.

Tujuan Kebijakan Ini

Pengangkatan perangkat desa menjadi ASN PPPK memiliki beberapa tujuan strategis. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Dengan status ASN, perangkat desa diharapkan memiliki kinerja yang lebih profesional dan berkomitmen, mengingat mereka mendapatkan jaminan karier yang lebih jelas.
Pemberian Penghargaan bagi Pengabdian Perangkat Desa: Banyak perangkat desa yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa status kepegawaian yang jelas. Pengangkatan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Reformasi Birokrasi di Tingkat Desa: Sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi, pengangkatan perangkat desa menjadi ASN PPPK akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Kelebihan Menjadi ASN PPPK bagi Perangkat Desa

Mengapa pengangkatan perangkat desa menjadi ASN PPPK ini sangat dinanti-nantikan? Tentu saja, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh perangkat desa jika mereka berhasil lolos dalam seleksi ini. Berikut adalah beberapa kelebihan menjadi ASN PPPK:

Pensiun dan Jaminan Sosial: Walaupun ASN PPPK tidak mendapatkan hak pensiun seperti PNS, mereka tetap berhak atas jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Jaminan Kesejahteraan: Sebagai ASN PPPK, perangkat desa akan mendapatkan gaji yang setara dengan ASN lainnya. Selain itu, mereka juga akan menerima tunjangan dan fasilitas lain yang dijamin oleh negara.
Karier yang Lebih Jelas: Status ASN memberikan jaminan karier yang lebih pasti, termasuk kesempatan untuk naik jabatan berdasarkan prestasi dan pengalaman kerja.
Pengakuan Legal: Dengan menjadi ASN PPPK, perangkat desa akan mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai bagian dari sistem kepegawaian negara. Ini berarti mereka berhak atas berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada ASN.

Hak-Hak Perangkat Desa Setelah Diangkat Menjadi ASN PPPK

Setelah diangkat menjadi ASN PPPK, perangkat desa akan mendapatkan hak-hak yang setara dengan ASN lainnya. Beberapa hak yang akan diterima oleh perangkat desa yang diangkat sebagai ASN PPPK antara lain:

Gaji dan Tunjangan: Gaji dan tunjangan ASN PPPK diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan jabatan serta tanggung jawab yang diemban. Perangkat desa yang diangkat sebagai ASN PPPK akan menerima gaji dan tunjangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
Jaminan Pensiun: Meskipun PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun seperti PNS, mereka akan tetap mendapatkan jaminan pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini memberikan kepastian bagi perangkat desa di masa pensiun mereka.
Hak Cuti: ASN PPPK memiliki hak cuti yang diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kesejahteraan Keluarga: Dengan status sebagai ASN PPPK, perangkat desa akan mendapatkan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraan keluarganya, seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Tantangan dan Harapan Pengangkatan Perangkat Desa Menjadi ASN PPPK

Meskipun ada sinyal positif dari beberapa pejabat terkait, kebijakan ini belum dituangkan dalam regulasi resmi. Pemerintah pusat dan daerah masih terus mengkaji mekanisme pengangkatan serta jumlah formasi yang akan dibuka.

Tanpa adanya peraturan atau juknis (petunjuk teknis) resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perangkat desa belum bisa dipastikan kapan mereka akan mulai mengikuti proses seleksi untuk menjadi ASN PPPK. Setiap perangkat desa diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan terbaru agar tidak terjebak oleh informasi yang belum valid.

Di sisi lain, harapan dari pengangkatan ini sangat besar. Banyak perangkat desa yang berharap status kepegawaian mereka dapat meningkat sehingga mereka mendapatkan jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berharap dengan diangkatnya perangkat desa menjadi ASN PPPK, kualitas pelayanan publik di tingkat desa akan semakin meningkat.

Baca juga: Informasi PPPK 2024: Semua yang Kamu Perlu Tahu dalam Satu Tempat!

Perangkat Desa akan diangkat menjadi ASN PPPK Tahun 2024 adalah langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa sekaligus memberikan penghargaan yang layak bagi perangkat desa yang telah lama mengabdi. Meskipun proses seleksi akan ketat, kesempatan ini adalah peluang emas bagi perangkat desa untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih baik.

Apakah Anda siap menghadapi tantangan dan menjadi bagian dari ASN PPPK mulai tahun 2024?

PROGRAM PREMIUM PPPK 2024

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

Slide

📋 Cara Membeli dengan Mudah

Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “PPPK2024” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.