PPPK dan PNS Apa Bedanya? Kupas Tuntas Perbedaan ASN Kontrak dan ASN Tetap

PPPK dan PNS Apa Bedanya – Menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang karena dianggap menjanjikan stabilitas kerja, kesempatan berkarier, serta pengabdian langsung kepada masyarakat.

Namun, tidak semua orang memahami bahwa ASN terdiri dari dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski sama-sama ASN, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Status Kepegawaian: ASN Tetap vs ASN Kontrak

PNS adalah pegawai ASN yang memiliki status tetap. Mereka diangkat secara permanen setelah melalui masa percobaan sebagai Calon PNS (CPNS). Status ini memberikan kepastian kerja hingga mencapai usia pensiun.

PPPK, di sisi lain, adalah ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Statusnya tidak permanen, melainkan kontraktual. Meski begitu, PPPK tetap memiliki kedudukan yang sah sebagai ASN sesuai Undang-Undang.

Singkatnya:

• PNS = ASN tetap dengan status permanen.
• PPPK = ASN kontrak dengan status sesuai perjanjian kerja.

Dasar Hukum yang Mengatur PNS dan PPPK

Perbedaan keduanya tercermin dalam regulasi resmi pemerintah, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN → Menetapkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN → Memperkuat kedudukan PPPK, termasuk membuka peluang jaminan hari tua.
• PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diperbarui dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 → Mengatur detail pengelolaan PNS.
• PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK → Mengatur seleksi, kontrak, serta hak dan kewajiban PPPK.

Mengapa Pemerintah Menghadirkan Skema PPPK?

Pemerintah tidak serta-merta menjadikan semua pegawai berstatus PNS. Kehadiran PPPK diatur sebagai solusi untuk menjawab beberapa kebutuhan strategis:

1. Mengatasi Kebutuhan Tenaga Ahli yang Mendesak
   Banyak instansi pemerintah memerlukan tenaga dengan keahlian khusus, seperti guru, tenaga kesehatan, atau penyuluh pertanian, dalam jumlah besar dan cepat. Proses rekrutmen PNS yang panjang seringkali tidak cukup responsif. PPPK memungkinkan pemerintah merekrut tenaga profesional secara lebih fleksibel.
2. Fleksibilitas dalam Manajemen ASN
   Dengan adanya PPPK, pemerintah memiliki pilihan untuk menyesuaikan jumlah ASN sesuai kebutuhan jangka pendek maupun menengah. Mekanisme kontrak membuat manajemen SDM lebih adaptif tanpa harus menanggung beban pensiun jangka panjang yang besar.
3. Memberi Kesempatan yang Lebih Luas bagi Masyarakat
   Rekrutmen PNS memiliki batasan usia yang relatif ketat. Sementara itu, PPPK membuka peluang lebih luas, karena batas usia maksimal melamar adalah satu tahun sebelum usia pensiun jabatan yang dipilih. Hal ini memberi kesempatan bagi tenaga profesional berpengalaman yang sebelumnya tidak bisa mendaftar CPNS.
4. Pemerataan Pelayanan Publik di Daerah
   Melalui PPPK, pemerintah bisa mempercepat distribusi tenaga ASN di wilayah-wilayah yang kekurangan tenaga pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Misalnya, penempatan guru honorer menjadi ASN PPPK di berbagai daerah.
5. Menjawab Persoalan Honorer
   Salah satu alasan terkuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang selama ini tidak memiliki kepastian status dan hak-hak kepegawaian. Dengan mekanisme PPPK, tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN dengan status yang lebih jelas, gaji setara dengan PNS, serta jaminan sosial yang lebih terjamin.

Hak, Fasilitas, dan Jaminan Sosial

Baik PNS maupun PPPK sama-sama memperoleh gaji, tunjangan, serta perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum.

Perbedaan muncul pada aspek jangka panjang:

• PNS berhak atas pensiun dan jaminan hari tua.
• PPPK pada awalnya tidak mendapat pensiun. Namun, Undang-Undang ASN terbaru (UU No. 20 Tahun 2023) membuka peluang agar PPPK bisa mendapatkan jaminan hari tua. Aturan teknisnya masih dibahas pemerintah.

Selain itu, PNS memiliki jenjang kepangkatan dan karier yang lebih luas, termasuk kesempatan menduduki jabatan struktural (misalnya kepala dinas atau pejabat eselon). Sementara itu, PPPK lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, seperti guru, tenaga kesehatan, atau penyuluh, dengan peluang terbatas untuk menduduki jabatan struktural.

Perbedaan Proses Rekrutmen PPPK dan PNS

Seleksi PNS umumnya melalui beberapa tahapan:

1. Seleksi administrasi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai formasi jabatan.
4. Penetapan CPNS, lalu menjalani masa percobaan sebelum diangkat sebagai PNS penuh.

Seleksi PPPK diatur dalam PP No. 49 Tahun 2018 dan meliputi:

• Seleksi administrasi.
• Seleksi kompetensi (teknis, manajerial, sosial-kultural).
• Wawancara tambahan pada jabatan tertentu untuk menilai integritas dan moralitas.

Dari sisi usia pelamar, PNS umumnya dibatasi maksimal 35 tahun untuk formasi umum. Sedangkan PPPK lebih fleksibel, yaitu bisa melamar hingga satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dipilih.

Masa Kerja dan Usia Pensiun

PNS memiliki kepastian masa kerja hingga pensiun, dengan ketentuan:

• Pejabat administrasi: pensiun di usia 58 tahun.
• Pejabat pimpinan tinggi: pensiun di usia 60 tahun.
• Jabatan fungsional tertentu, seperti dosen atau peneliti: bisa pensiun hingga 65 tahun.

PPPK bekerja berdasarkan kontrak minimal satu tahun. Kontrak ini dapat diperpanjang sesuai evaluasi kinerja dan kebutuhan instansi. Dengan sistem ini, PPPK tetap memiliki kepastian kerja selama masa perjanjian berlangsung, meski tidak permanen seperti PNS.

Sumber Referensi

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
• Badan Kepegawaian Negara (BKN) – https://www.bkn.go.id.

PROGRAM PREMIUM PPPK 2025

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

📋 Cara Membeli dengan Mudah

1. Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELP3K” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Testimoni Bimbel PPPK 2024

Mau berlatih Soal-soal PPPK 2025? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal PPPK 2024 Sekarang juga!!