Daftar Gaji PPPK Paruh Waktu 2026, Apakah Mendapat Tunjangan?

Gaji PPPK Paruh Waktu menjadi perhatian setelah pemerintah mulai menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN melalui skema baru tersebut.

Banyak calon maupun pegawai yang sudah menerima surat keputusan masih mempertanyakan apakah penghasilannya akan mengikuti tabel gaji PPPK penuh waktu, upah minimum daerah, atau honor yang diterima sebelumnya.

Penghasilan PPPK Paruh Waktu masih mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Apa Itu PPPK Paruh Waktu?

PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah. Pegawai yang telah diangkat mendapatkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN.

Kebijakan ini dibentuk sebagai bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN melalui pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024. Pengangkatannya terutama ditujukan kepada tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi CPNS atau seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, tetapi tidak berhasil mengisi kebutuhan yang tersedia.

Jabatan yang dapat diisi melalui skema PPPK Paruh Waktu mencakup:

• guru dan tenaga kependidikan
• tenaga kesehatan
• tenaga teknis
• Pengelola Umum Operasional
• Operator Layanan Operasional
• Pengelola Layanan Operasional
• Penata Layanan Operasional

Baca juga: Cara Mudah Meloloskan Diri di Seleksi PPPK Tahun Ini

Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu 2026?

Tidak terdapat satu nominal gaji PPPK Paruh Waktu yang berlaku sama di seluruh Indonesia. KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 menetapkan bahwa PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit berdasarkan salah satu acuan berikut:

1. besaran penghasilan yang diterima ketika masih menjadi pegawai non-ASN; atau
2. upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pegawai bekerja.

Ketentuan tersebut tidak disertai tabel nasional berdasarkan golongan, pendidikan, atau masa kerja. Karena itu, nominal yang diterima pegawai di satu instansi dapat berbeda dari PPPK Paruh Waktu pada instansi atau daerah lainnya.

Besaran final harus diperiksa dalam:

• surat keputusan pengangkatan;
• perjanjian kerja;
• Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
• dokumen penetapan upah instansi; atau
• slip pembayaran bulanan.

Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 juga menyediakan kolom khusus gaji/upah dalam format penetapan nomor induk dan keputusan pengangkatan.

Petunjuk pengisiannya menegaskan bahwa nominal tersebut harus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu.

Baca juga: Strategi Menguasai Kompetensi Manajerial di Tes PPPK

Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Mengikuti UMR?

Upah minimum wilayah menjadi salah satu acuan yang disebutkan dalam KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Namun, aturan tersebut tidak menetapkan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu di Indonesia otomatis menerima nominal UMP atau UMK yang sama.

Penetapan upah tetap dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan penghasilan sebelumnya, ketentuan upah minimum wilayah, kebutuhan organisasi, skema kerja, dan ketersediaan anggaran instansi. Nominal yang telah ditetapkan kemudian dicantumkan dalam perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan.

Oleh karena itu, istilah “gaji PPPK Paruh Waktu setara UMR” tidak sebaiknya digunakan sebagai patokan tunggal tanpa membaca dokumen resmi dari instansi masing-masing.

Baca juga: Kumpulan Soal Latihan Tes PPPK CAT Terbaru

Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Golongan?

KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tidak menyediakan tabel golongan I sampai XVII untuk menentukan penghasilan PPPK Paruh Waktu. Sistem pengupahannya berbeda dari tabel gaji PPPK yang secara umum dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja golongan.

Dalam format keputusan pengangkatan dari BKN, data pendidikan, jabatan, dan gaji atau upah dicantumkan pada bagian yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa ijazah atau jenjang pendidikan tidak secara otomatis menentukan satu nominal nasional bagi PPPK Paruh Waktu.

Dengan demikian, lulusan SMA, D3, S1, atau S2 tidak dapat menebak penghasilannya hanya berdasarkan tingkat pendidikan. Nominal resminya tetap mengikuti perjanjian kerja dan keputusan instansi.

Baca juga: Perbedaan PPPK dan CPNS yang Perlu Diketahui

Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapat THR dan Gaji Ke-13?

Pelaksanaan THR dan gaji ke-13 bagi PPPK Paruh Waktu pada 2026 dapat berbeda menurut sumber anggaran serta regulasi teknis instansi atau pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Makassar, misalnya, memasukkan PPPK Paruh Waktu sebagai penerima THR melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2026. Sementara itu, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan gaji ke-13 kepada PPPK Paruh Waktu dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Contoh tersebut tidak berarti seluruh daerah memberikan komponen dan besaran yang sama. Kepastian penerimaan harus diperiksa melalui peraturan daerah, pengumuman BPKAD, atau unit pengelola gaji instansi masing-masing.

Baca juga: Cara Mengelola Stres sebelum dan saat Ujian PPPK

Mini FAQ

.faq-container {
max-width: 800px;
margin: 20px 0;
font-family: Arial, sans-serif;
}

.faq-container details {
background: #f5f5f5;
margin-bottom: 10px;
border-radius: 6px;
padding: 14px 16px;
cursor: pointer;
border: 1px solid #e0e0e0;
transition: all 0.2s ease;
}

.faq-container summary {
font-weight: 500;
font-size: 16px;
list-style: none;
position: relative;
transition: all 0.2s ease;
}

/* Hilangin marker default */
.faq-container summary::-webkit-details-marker {
display: none;
}

/* Icon panah */
.faq-container summary::before {
content: “▶”;
margin-right: 10px;
color: #0073aa;
transition: all 0.2s ease;
}

/* Hover effect */
.faq-container summary:hover {
color: #0073aa;
}

/* Saat dibuka (active state) */
.faq-container details[open] {
background: #eef6fb;
border-color: #cfe3f3;
}

.faq-container details[open] summary {
color: #0073aa;
font-weight: 600;
}

/* Icon berubah saat open */
.faq-container details[open] summary::before {
content: “▼”;
}

/* Jawaban */
.faq-container p {
margin-top: 10px;
font-size: 14px;
color: #333;
line-height: 1.6;
}