Apakah PPPK Bisa Jadi PNS Jika Memenuhi Kualifikasi? Simak Ini

Apakah PPPK Bisa Jadi PNS Jika Memenuhi Kualifikasi – “Apakah PPPK bisa jadi PNS jika memenuhi kualifikasi” sering menjadi pertanyaan yang muncul di kalangan pegawai pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat langsung berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun memenuhi kualifikasi tertentu. Namun, peluang untuk menjadi PNS tetap terbuka asalkan PPPK mengikuti seluruh proses seleksi yang berlaku sesuai regulasi. Oleh karena itu, penting bagi PPPK yang ingin menjadi PNS untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan oleh instansi terkait.

Peluang PPPK Menjadi PNS: Ketentuan dan Syaratnya

Hingga saat ini, belum ada aturan atau regulasi yang memungkinkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, PPPK tetap memiliki peluang menjadi PNS, asalkan mengikuti dan lulus proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum: Ketentuan Peralihan PPPK ke PNS

Mengacu pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat dua poin utama terkait peralihan status PPPK menjadi PNS:

PPPK Tidak Diangkat Secara Otomatis Menjadi PNS
PPPK tidak dapat langsung diangkat menjadi calon PNS (CPNS) tanpa melalui proses seleksi.
Wajib Mengikuti Proses Seleksi CPNS
PPPK yang ingin menjadi PNS harus mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Beda PNS dan PPPK dari Sisi Kontrak Kerja, Banyak yang Salah?

Peraturan Terkait Pendaftaran CPNS

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB No. 27 Tahun 2021, PPPK diizinkan untuk mendaftar seleksi CPNS, dan tidak ada larangan khusus yang membatasi mereka. Pada Pasal 5 tentang Ketentuan dan Persyaratan Umum, dijelaskan bahwa status PPPK tidak menjadi penghalang bagi pelamar CPNS.

Persyaratan Umum untuk Mendaftar CPNS

Adapun persyaratan utama yang harus dipenuhi PPPK maupun pelamar CPNS lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah:

Usia Minimum dan Maksimum: Berusia antara 18 hingga 35 tahun saat melamar.
Bersih dari Catatan Kriminal: Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan vonis dua tahun atau lebih.
Status Kepegawaian: Tidak sedang menjabat sebagai PNS, CPNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Kualifikasi Pendidikan: Memenuhi standar pendidikan sesuai jabatan yang dilamar.
Kesehatan Fisik dan Mental: Sehat secara jasmani dan rohani.
Komitmen Penempatan: Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri sesuai kebutuhan instansi.
Persyaratan Tambahan: Memenuhi ketentuan lainnya sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dengan pemahaman ini, PPPK yang ingin menjadi PNS harus bersiap untuk menghadapi seleksi CPNS, mematuhi persyaratan yang berlaku, dan menunjukkan kompetensi yang dibutuhkan.

Memahami Perbedaan PNS dan PPPK dalam Sistem ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan tugas dalam jabatan tertentu di pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski sama-sama tergolong ASN, terdapat perbedaan signifikan antara PNS dan PPPK dalam hal status, hak, manajemen, dan proses seleksi.

1. Perbedaan Status Kepegawaian

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. Sebaliknya, PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang.

2. Hak yang Diperoleh PNS dan PPPK

Meskipun PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama, hak yang diterima berbeda. PNS berhak atas gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak atas gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum untuk ASN.

3. Pengelolaan Manajemen PNS dan PPPK

Manajemen PNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, sedangkan manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Beberapa perbedaan penting terletak pada jenjang karier, pangkat, dan jaminan hari tua. PNS memiliki peluang promosi, pola karier, dan jenjang pangkat yang terus berkembang, termasuk mengisi jabatan struktural dan fungsional. Sebaliknya, PPPK tidak memiliki jenjang karier tetap karena bekerja berdasarkan perjanjian kontrak.

4. Masa Kerja PNS dan PPPK

PNS bekerja hingga masa pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. PPPK, di sisi lain, memiliki masa kerja sesuai kontrak yang dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan instansi dan evaluasi kinerja. Durasi kontrak PPPK paling singkat adalah satu tahun.

5. Perbedaan Proses Seleksi PNS dan PPPK

Proses seleksi PNS melibatkan dua tahap utama: Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), serta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jabatan yang dilamar. Sementara itu, seleksi PPPK melibatkan empat materi, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara.

Baca juga: Contoh Soal PPPK Teknis 2024: Panduan Sukses Hadapi Tes

Rencana Kenaikan Gaji PNS dan PPPK Tahun 2025

Pemerintah telah mengumumkan rencana kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025. Kenaikan ini mencakup gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

Estimasi Gaji Pokok PNS Berdasarkan Golongan

Golongan I:

Golongan Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II:

Golongan IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600

Golongan III:

Golongan IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan IV:

Golongan IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

Estimasi Gaji Pokok PPPK Berdasarkan Golongan

Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.100
Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
Golongan X: Rp3.339.600 – Rp5.484.000
Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.900

Tunjangan Tambahan untuk PNS dan PPPK

Selain gaji pokok, PNS dan PPPK juga akan mendapatkan berbagai tunjangan tambahan sesuai golongan dan jabatan:

Golongan I: Rp770.000 per bulan.
Golongan II: Rp770.000 per bulan.
Golongan III: Rp814.000 per bulan.
Golongan IV: Rp902.000 per bulan.
TNI dan Polri: Rp1.800.000 per bulan.

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak bagi para aparatur negara, baik melalui peningkatan gaji pokok maupun tunjangan tambahan, guna mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Baca juga: Kode Etik Tenaga Kesehatan dan Penerapannya, Temukan Jawabannya Disini!

Apakah PPPK Bisa Jadi PNS Jika Memenuhi Kualifikasi? PPPK tidak dapat secara otomatis diangkat menjadi PNS, tetapi peluang tetap terbuka jika memenuhi kualifikasi dan melalui seleksi CPNS. Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara PPPK dan PNS, keduanya memiliki kontribusi penting dalam mendukung roda pemerintahan. Dengan mempersiapkan kualifikasi yang diperlukan dan terus meningkatkan kompetensi, PPPK dapat meningkatkan peluang untuk menjadi PNS di masa mendatang. Tetaplah mengikuti informasi terbaru dan kebijakan pemerintah agar tidak melewatkan kesempatan emas dalam karier ASN Anda.

PROGRAM PREMIUM PPPK 2025

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

Slide

📋 Cara Membeli dengan Mudah

Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELP3K” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.