Beda PNS dan PPPK dari Segi Kewenangan Simak Ini!

Beda PNS dan PPPK dari Segi Kewenangan
Beda PNS dan PPPK dari Segi Kewenangan

Beda PNS dan PPPK dari Segi Kewenangan-Ketika memutuskan untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memahami beda PNS dan PPPK dari segi kewenangan menjadi hal yang sangat penting. Meskipun keduanya merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kewenangan yang dimiliki masing-masing status ini tidaklah sama. Mengetahui beda PNS dan PPPK dari segi kewenangan akan membantu kamu menentukan pilihan karier yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhanmu.

Perbedaan Hak dan Kewenangan

Beda PNS dan PPPK dari Segi Kewenangan

Baik PNS maupun PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan:

  • Hak yang Diterima:
    • PNS: Berhak atas gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi.
    • PPPK: Berhak atas gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun, PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
  • Kewenangan dalam Jabatan:
    • PNS: Dapat menduduki jabatan struktural dan fungsional, dengan peluang untuk promosi dan pengembangan karir yang lebih luas.
    • PPPK: Umumnya hanya menduduki jabatan fungsional tertentu dan tidak memiliki jenjang karir seperti PNS, mengingat status mereka yang terikat perjanjian kerja dengan masa tertentu.

Siapa Saja yang Bisa Daftar PPPK?

Beda PNS dan PPPK dari Segi Kewenangan
Baca juga: Tes PPPK Apa Saja yang Harus Dipersiapkan? Siapkan Dirimu!

Pendaftaran PPPK dibuka untuk berbagai kalangan yang memenuhi persyaratan tertentu, memberikan kesempatan luas bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut adalah kategori individu yang dapat mendaftar PPPK:

  1. Tenaga Honorer
    • Mereka yang telah bekerja di instansi pemerintah dengan status tenaga honorer dan tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
    • Harus memenuhi syarat usia dan pendidikan sesuai formasi yang dibuka.
  2. Guru Honorer
    • Guru honorer yang mengajar di sekolah negeri atau swasta dan telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
    • Formasi guru PPPK biasanya menjadi prioritas untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah.
  3. Tenaga Kesehatan
    • Para tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan dokter yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di berbagai wilayah.
    • Sertifikasi profesi sering menjadi salah satu syarat utama.
  4. Penyuluh Pertanian
    • Tenaga penyuluh yang berperan dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian di daerah-daerah terpencil maupun perkotaan.
  5. Tenaga Teknis Lainnya
    • Profesi teknis seperti tenaga IT, administrasi, dan spesialis tertentu yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
  6. Masyarakat Umum dengan Kualifikasi Khusus
    • PPPK juga terbuka untuk masyarakat umum yang memiliki kualifikasi pendidikan atau keahlian tertentu yang sesuai dengan formasi yang dibuka.

Syarat Daftar PPPK

Untuk mendaftar sebagai PPPK, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

Baca juga: Syarat Kerja di Bank Indonesia untuk Lulusan Ilmu Komputer
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
    • Pelamar harus merupakan WNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  2. Usia
    • Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran.
  3. Pendidikan
    • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dilamar, dibuktikan dengan ijazah yang relevan.
  4. Status Kepegawaian
    • Bagi tenaga honorer, harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memiliki masa kerja minimal satu tahun.
  5. Tidak Pernah Dipidana
    • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  6. Sehat Jasmani dan Rohani
    • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
  7. Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
    • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  8. Dokumen Pendukung
    • Mengunggah dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, pas foto terbaru, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber:
Glints
jayapura.bkn.go.id
Kompas

PROGRAM PREMIUM PPPK 2025

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

KODE PROMO JADIPPPK 14 - 18 September 2026 (Artikel)
KODE PROMO JADIPPPK 14 - 18 September 2026 (Artikel)
previous arrow
next arrow

📋 Cara Membeli dengan Mudah

  1. Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
  2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
  3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
  4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELP3K” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
  5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
  6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
  7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Testimoni Bimbel PPPK 2024

Mau berlatih Soal-soal PPPK 2025? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal PPPK 2024 Sekarang juga!!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
KODE PROMO JADIPPPK 14 - 18 September 2026 (Artikel)
KODE PROMO JADIPPPK 14 - 18 September 2026 (Artikel)
previous arrow
next arrow

Daftar Isi

Blog

Temukan berita PPPK lainnya:

PPPK Teknis Sekolah Rakyat

Bocoran! PPPK Teknis Sekolah Rakyat dan Trik Menjawab Soal Kompetensi Teknis

PPPK Teknis Sekolah Rakyat menjadi salah satu topik yang banyak dicari sejak Kementerian Sosial membuka pengadaan PPPK untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Namun, peserta perlu memahami bahwa istilah resmi yang digunakan pemerintah adalah PPPK Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat, bukan sekadar PPPK teknis. Istilah “bocoran” dalam pembahasan ini juga bukan berarti soal asli atau soal

kontrak paruh waktu

Kontrak Paruh Waktu PPPK 2026 Masa Kerja dan Aturannya

Kontrak paruh waktu menjadi salah satu topik yang banyak ditanyakan setelah pemerintah menerapkan skema PPPK Paruh Waktu dalam penataan tenaga non-ASN. Berbeda dengan PPPK reguler, skema ini memberikan status ASN kepada pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja paruh waktu dengan pengaturan jam kerja dan upah yang menyesuaikan kondisi instansi. Dasar utama kebijakan tersebut adalah Keputusan

sekolah rakyat semarang

Sekolah Rakyat Semarang 2026 Lokasi, Syarat, dan Sistem Belajar

Sekolah Rakyat Semarang menjadi salah satu bagian dari program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya menyediakan pembelajaran formal, tetapi juga tempat tinggal, konsumsi, perlengkapan belajar, serta pembinaan karakter yang ditanggung pemerintah. Perkembangannya di Kota Semarang cukup signifikan. Pada tahap rintisan, kegiatan Sekolah Rakyat menggunakan fasilitas

contoh jurnal mooc pppk

Contoh Jurnal MOOC PPPK 2026 Struktur, Isi Agenda 1–3, dan Format Rangkuman yang Benar

Contoh jurnal MOOC PPPK banyak dicari oleh pegawai yang sedang mengikuti Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jurnal tersebut berisi rangkuman hasil pembelajaran yang diperoleh peserta dari materi orientasi, mulai dari wawasan kebangsaan, nilai dasar ASN BerAKHLAK, hingga kedudukan dan peran PPPK dalam pemerintahan. Jurnal MOOC bukan bagian dari seleksi CAT dan tidak digunakan untuk