Formasi PPPK Untuk Lulusan SMA 2023 – 4 Formasi PPPK Untuk Lulusan SMA/SMK

Formasi PPPK Untuk Lulusan SMA 2023

Formasi PPPK Untuk Lulusan SMA 2023 – Pemerintah Indonesia, melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah resmi memulai proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 pada Rabu, 20 September 2023. Beberapa kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah telah membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk lulusan SMA/SMK sederajat. Berikut adalah empat formasi PPPK tahun 2023 yang ditujukan untuk lulusan SMA/SMK:

  1. Formasi PPPK di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN):
  • BKKBN membuka rekrutmen PPPK 2023 dengan total 2.044 formasi untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk SMA.
  • Formasi untuk lulusan SMA di BKKBN adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula.
  1. Formasi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo):
  • Kemenkominfo membuka formasi PPPK untuk lulusan SMA/SMK, termasuk posisi Pemula-Asisten Pranata Siaran dengan penghasilan sekitar Rp 4-4,5 juta.
  • Tahun ini, Kemenkominfo menyediakan 5 formasi untuk posisi tersebut.
  1. Formasi PPPK Kementerian Pertanian (Kementan):
  • Kementan menawarkan formasi PPPK untuk lulusan SMK hingga S2, dengan gaji bervariasi antara Rp 2,6 juta hingga Rp 8 juta per bulan.
  • Untuk lulusan SMA/SMK, Kementan membuka posisi PPPK kategori umum untuk Paramedik Veteriner.
  1. Formasi PPPK Kementerian Perhubungan (Kemenhub):
  • Kemenhub membuka formasi PPPK khusus untuk lulusan SMK pada jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  • Tersedia 133 formasi khusus untuk lulusan SMK pelayaran nautika dan SMK pelayaran teknika.

Calon pelamar yang berminat dan memenuhi syarat dapat mendaftar secara online melalui situs resmi BKN dan mengikuti seluruh prosedur pendaftaran sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Informasi ini memberikan peluang bagi lulusan SMA/SMK sederajat untuk berkarier di lingkungan pemerintahan melalui skema PPPK.

Join Grup Belajar Gratis PPPK 2023 Sekarang Juga!! Klik Tombol dibawah ini yah!!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
KODE VOUCHER JADIPPPK - ARTIKEL 7.7
KODE VOUCHER JADIPPPK - ARTIKEL 7.7
previous arrow
next arrow

Daftar Isi

Blog

Temukan berita PPPK lainnya:

Berapa Hak Jam Pelajaran yang Diterima PPPK dalam Satu Tahun? Ketahui Aturan 24 JP

Berapa Hak Jam Pelajaran yang Diterima PPPK dalam Satu Tahun? Ketahui Aturan 24 JP

Berapa hak jam pelajaran yang diterima PPPK dalam satu tahun? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja. Jam pelajaran tersebut digunakan dalam konteks pengembangan kompetensi, bukan sebagai jumlah jam mengajar atau jam kerja PPPK. Pemahaman

Jurnal MOOC PPPK Agenda 1 2 3 Materi, Format, dan Cara Menyusun Ringkasan

Jurnal MOOC PPPK Agenda 1 2 3: Materi, Format, dan Cara Menyusun Ringkasan

Jurnal MOOC PPPK Agenda 1 2 3 menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan oleh peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dokumen ini digunakan untuk merangkum materi yang telah dipelajari sekaligus menunjukkan pemahaman peserta mengenai fungsi ASN, nilai dasar BerAKHLAK, bela negara, Manajemen ASN, dan Smart ASN. Perlu dipahami bahwa jurnal MOOC PPPK bukan

Cara Tepat Memahami Gaji PPPK Paruh Waktu untuk Perencanaan Karier

Cara Tepat Memahami Gaji PPPK Paruh Waktu untuk Perencanaan Karier

Apakah Anda termasuk peserta seleksi PPPK yang sedang mempertimbangkan opsi kerja paruh waktu? Pertanyaan tentang gaji PPPK paruh waktu kerap muncul di benak para calon pegawai, terutama bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam penataan pemerintah dan ingin memahami status, upah, serta hak kerja dalam skema PPPK paruh waktu. Memahami struktur gaji dan hak-hak finansial bagi

Cara Efektif Meningkatkan Peluang Lolos Seleksi PPPK Paruh Waktu

Cara Efektif Meningkatkan Peluang Lolos Seleksi PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu menjadi salah satu kebijakan penting dalam penyelesaian penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Skema ini memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN yang memenuhi ketentuan, terutama mereka yang telah mengikuti seleksi ASN tahun anggaran 2024 tetapi belum dapat mengisi kebutuhan yang tersedia. Perlu dipahami bahwa PPPK Paruh Waktu bukan jalur pendaftaran baru