Info Terbaru PPPK 2023 – Info Terbaru Pendaftaran PPPK 2023, Para Honorer

Info Terbaru PPPK 2023

Info Terbaru PPPK 2023 – Pemerintah Kota Denpasar di Bali telah ditetapkan untuk menerima alokasi 1.299 posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2023. Menurut I Wayan Sudiana, Kepala BKPSDM Kota Denpasar, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari KemenPAN-RB tentang jadwal pendaftaran PPPK untuk tahun tersebut. Meskipun Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengusulkan tanggal pengumuman pada 16 September, belum ada kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB Azwar Anas.

Formasi PPPK yang dialokasikan untuk Denpasar mencakup 600 posisi di sektor kesehatan, 594 di pendidikan, dan 105 di bidang teknis. Sudiana juga menyatakan bahwa tahun ini, pemerintah daerah hanya akan mengangkat PPPK, tanpa adanya formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Saat ini, terdapat sekitar 8.000 tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan gaji yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Sudiana menekankan pentingnya tenaga kontrak bagi organisasi perangkat daerah.

MenPAN-RB Azwar Anas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran mengenai tenaga honorer, yang tidak akan dihapuskan secara langsung hingga 28 November 2023. Pemerintah Kota Denpasar diminta untuk menganggarkan gaji tenaga honorer hingga 2024, dengan ketentuan bahwa posisi yang kosong tidak boleh digantikan.

Dalam pengembangan terbaru, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengumumkan bahwa gaji tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah akan dinaikkan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per orang. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan tenaga honorer di kota tersebut.

Join Grup Belajar Gratis PPPK 2023 Sekarang Juga!! Klik Tombol dibawah ini yah!!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
KODE VOUCHER JADIPPPK - ARTIKEL - PROMO KEMERDEKAAN
KODE VOUCHER JADIPPPK - ARTIKEL - PROMO KEMERDEKAAN
previous arrow
next arrow

Daftar Isi

Blog

Temukan berita PPPK lainnya:

gaji pppk paruh waktu

Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 Bukan Hitungan Per Jam, Ini Aturan Upah dan Statusnya

Gaji PPPK paruh waktu menjadi salah satu topik yang banyak diperhatikan setelah pemerintah menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN. Banyak pegawai ingin mengetahui apakah penghasilannya sama dengan PPPK penuh waktu, dihitung berdasarkan jam kerja, atau mengikuti upah minimum di daerah masing-masing. Hal yang perlu dipahami sejak

jurnal mooc pppk 2026

Jurnal MOOC PPPK 2026: Dari Materi ke Refleksi, Begini Menyusunnya

Bagi PPPK yang mulai mengikuti orientasi, jurnal MOOC PPPK 2026 sering menjadi bagian yang cukup membingungkan. Peserta mungkin sudah menyelesaikan materi pembelajaran, tetapi belum mengetahui bagaimana menuangkan poin penting, refleksi, dan penerapan materi tersebut ke dalam tulisan yang rapi. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah MOOC PPPK bukan bagian dari tes seleksi untuk menjadi PPPK.

berapa thr pppk 2026

Berapa THR PPPK 2026? Cek Komponen, Rumus, dan Jadwal Cair

Berapa THR PPPK 2026 menjadi pertanyaan penting bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terutama guru, tenaga kesehatan, dan pegawai teknis di instansi pusat maupun daerah. Tidak sedikit yang mengira THR PPPK selalu sama dengan satu kali gaji pokok. Padahal, perhitungannya bisa mencakup beberapa komponen penghasilan. Untuk 2026, pemerintah sudah menerbitkan aturan resmi melalui Peraturan Pemerintah

kemenkumham pppk 2026

Kemenkumham PPPK 2026: Peluang Formasi dan Tahapan yang Wajib Dicermati

Kemenkumham PPPK 2026 masih menjadi salah satu kata kunci yang banyak dicari calon pelamar ASN. Sebagian masyarakat ingin mengetahui apakah ada penerimaan PPPK, jabatan apa yang tersedia, bagaimana proses seleksinya, dan materi apa yang perlu dipersiapkan. Namun, ada perubahan penting yang perlu diketahui terlebih dahulu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham sudah mengalami