Masa Percobaan Habis, PPPK Jadi PNS? Ini Faktanya!

Masa Percobaan Habis, PPPK Jadi PNS – Apakah masa percobaan habis, PPPK jadi PNS secara otomatis? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ingin meningkatkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, perlu diketahui bahwa meskipun masa percobaan habis, PPPK jadi PNS tidak dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme tertentu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PPPK harus memenuhi sejumlah syarat dan mengikuti seleksi CPNS jika ingin beralih status menjadi PNS.

PPPK Memiliki Peluang Jadi PNS, Namun Tidak Otomatis

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki peluang untuk beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun proses ini tidak dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengubahan status dari PPPK menjadi PNS memerlukan serangkaian prosedur seleksi yang harus diikuti.

Ketentuan PPPK untuk Beralih Menjadi PNS

Persyaratan Seleksi CPNS untuk PPPK
Dalam aturan yang berlaku, PPPK tidak dapat langsung diangkat menjadi PNS. Mereka harus mengikuti proses seleksi CPNS yang melibatkan berbagai tahapan, seperti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). PPPK yang telah bekerja minimal satu tahun dapat mendaftar tanpa perlu mengundurkan diri dari status mereka, memberikan fleksibilitas untuk mencoba seleksi.

Tahapan Seleksi yang Wajib Dilalui
Seluruh pelamar, termasuk PPPK, diwajibkan menjalani serangkaian ujian, melengkapi dokumen administrasi, dan memenuhi syarat-syarat umum sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, usia minimal 20 tahun, memiliki kualifikasi pendidikan, serta tidak terlibat tindak pidana atau politik praktis.

Perbedaan Status PPPK dan PNS

Status Kepegawaian
PNS memiliki status pegawai tetap yang diangkat melalui prosedur seleksi ketat, sedangkan PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi tertentu.

Hak dan Kewajiban
PNS memiliki hak yang lebih lengkap, seperti jaminan pensiun dan karier, sementara PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun, meskipun tetap menerima gaji dan tunjangan yang kompetitif.

Jenjang Karier
PNS memiliki jalur karier yang lebih panjang dan terjamin, sedangkan PPPK dapat memperoleh promosi dengan kriteria yang lebih terbatas

Proses Pengajuan PPPK Menjadi PNS

Dokumentasi yang Diperlukan
PPPK yang ingin mengikuti seleksi CPNS harus mempersiapkan dokumen seperti KTP, ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan sehat. Format dokumen tertentu biasanya diatur oleh instansi masing-masing.

Sanksi Jika Melanggar Ketentuan
Jika pelamar melanggar aturan seleksi, seperti mendaftar di lebih dari satu instansi atau menggunakan dokumen palsu, pendaftarannya dapat dibatalkan, dan mereka dapat dikenakan larangan untuk mengikuti seleksi berikutnya.

Peluang Karier bagi PPPK

Pengembangan Diri Melalui Pelatihan
Pemerintah menyediakan peluang pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi PPPK. Ini membuka peluang pengembangan karier, meskipun mereka tidak berstatus sebagai PNS.

Promosi Jabatan untuk PPPK
Meskipun tidak permanen, PPPK yang berkinerja baik memiliki peluang untuk naik jabatan atau mendapatkan penugasan baru yang lebih strategis.

Stabilitas Penghasilan dan Karier
Walaupun PPPK tidak memiliki jaminan pensiun, sistem remunerasi mereka berbasis kinerja dan pengalaman, memberikan stabilitas penghasilan serta peluang peningkatan karier.

Baca juga: Jadwal PPPK 2025 Tes Kompetensi Teknis Latihan Sekarang!

Masa Kerja PPPK: Ketentuan, Perpanjangan, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki masa kerja yang diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Berikut penjelasan lengkap mengenai ketentuan masa kerja, perpanjangan kontrak, dan aturan pemutusan hubungan kerja PPPK.

Ketentuan Dasar Masa Kerja PPPK

Sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dan diangkat melalui perjanjian kerja untuk periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

• Durasi Kontrak: Masa kerja PPPK ditetapkan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, tergantung kebutuhan instansi dan jenis jabatan yang diemban, baik jabatan fungsional maupun jabatan lainnya.
• Jangka Waktu Kontrak: Masa kerja disesuaikan dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan masing-masing instansi.

Perpanjangan Masa Kerja PPPK

Perpanjangan kontrak PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Penilaian Kinerja: Pencapaian kinerja PPPK menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan perpanjangan kontrak.
2. Kesesuaian Kompetensi: Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi turut memengaruhi perpanjangan masa kerja.
3. Batas Usia Pensiun: Perpanjangan dapat dilakukan hingga batas usia pensiun jabatan PPPK, yaitu:
   • 58 Tahun: Untuk pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, dan kategori keterampilan.
   • 60 Tahun: Untuk pejabat pimpinan tinggi dan ahli madya.
   • 65 Tahun: Untuk jabatan fungsional ahli utama.

Perpanjangan kontrak PPPK yang memegang jabatan pimpinan tinggi utama dan madya memiliki durasi maksimal lima tahun.

Pemutusan Hubungan Kerja PPPK

Pemutusan hubungan kerja PPPK dapat dilakukan sebelum masa kontrak berakhir, dengan beberapa ketentuan:

• Pengunduran Diri: PPPK dapat mengajukan pengunduran diri jika telah memenuhi 90% masa kerja dan target kinerja.
• Keputusan Penghentian: Jika disetujui, PPPK akan diberhentikan dengan hormat.
• Prosedur Resmi: Pemutusan hubungan kerja PPPK untuk jabatan tertentu, seperti pejabat tinggi utama atau madya, harus diusulkan kepada Presiden melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hak dan Perlindungan PPPK

PPPK berhak atas berbagai perlindungan dan cuti sesuai aturan:

1. Jaminan Sosial: Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan bantuan hukum.
2. Hak Cuti:
   • Cuti Tahunan: PPPK yang telah bekerja minimal satu tahun berhak atas 12 hari kerja cuti tahunan.
   • Cuti Sakit: Diberikan sesuai kebutuhan medis.
   • Cuti Melahirkan: Sesuai peraturan instansi.
   • Cuti Bersama: Mengacu pada kalender resmi pemerintah.

Baca juga: Contoh Soal PPPK Teknis 2024: Panduan Sukses Hadapi Tes

Rekrutmen CPNS dan PPPK: Perbedaan Gaji dan Komponen Hak

Pemerintah telah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung dari 20 Agustus hingga 6 September. Tahun ini, tersedia 250.407 formasi yang terbagi untuk 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Sebagai dua jenis pegawai pemerintah, CPNS dan PPPK memiliki perbedaan mendasar dalam status kepegawaian, termasuk pada komponen gaji dan tunjangan. Berikut ulasan detailnya.

Perbedaan Status Kepegawaian PNS dan PPPK

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah pekerja kontrak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, sementara PNS merupakan pegawai tetap pemerintah dengan masa kerja hingga pensiun. Perbedaan ini memengaruhi hak dan tunjangan yang diterima masing-masing jenis pegawai.

Komponen Gaji dan Hak yang Diterima PNS dan PPPK

Berdasarkan Pasal 21 UU ASN, berikut perbedaan hak antara PNS dan PPPK:

1. Hak PNS:
   • Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
   • Hak cuti.
   • Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
   • Perlindungan kerja.
   • Pengembangan kompetensi.
2. Hak PPPK:
   • Gaji dan tunjangan.
   • Hak cuti.
   • Perlindungan kerja.
   • Pengembangan kompetensi.
   • Tidak termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Rincian Gaji PNS Berdasarkan Golongan

Gaji PNS diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 dengan kenaikan dari aturan sebelumnya. Berikut daftar gaji terbaru berdasarkan golongan:

• Golongan I:
  • Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600.
  • Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700.
  • Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700.
  • Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400.
• Golongan II:
  • IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400.
  • IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500.
  • IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200.
  • IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600.
• Golongan III:
  • IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200.
  • IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800.
  • IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500.
  • IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700.
• Golongan IV:
  • IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900.
  • IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300.
  • IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400.
  • IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500.
  • IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200.

Rincian Gaji PPPK Berdasarkan Golongan

Gaji PPPK juga mengalami kenaikan dan diatur hingga golongan XVII sebagai berikut:

• Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900.
• Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200.
• Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200.
• Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600.
• Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900.
• Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100.
• Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800.
• Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400.
• Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500.
• Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000.
• Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000.
• Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800.
• Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800.
• Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500.
• Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200.
• Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600.
• Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000.

Baca juga: Contoh Soal PPG Minat dan Bakat Pretest 2024 Terupdate

Jawaban singkatnya adalah tidak secara otomatis. PPPK tidak dapat langsung diangkat menjadi PNS setelah kontrak kerja selesai. Namun, peluang tetap terbuka jika PPPK mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Penting bagi PPPK untuk memahami regulasi, mempersiapkan diri, dan terus meningkatkan kompetensi agar dapat bersaing dalam seleksi CPNS di masa depan.

Sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan. Pilihan karier antara PNS dan PPPK harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan jangka panjang masing-masing individu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terbaru terkait kebijakan ASN agar tidak ketinggalan peluang penting!

PROGRAM PREMIUM PPPK 2025

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

📋 Cara Membeli dengan Mudah

1. Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELP3K” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Testimoni Bimbel PPPK 2024

Mau berlatih Soal-soal PPPK 2025? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal PPPK 2024 Sekarang juga!!

Sumber:

• narasi.tv
• money.kompas.com
• cnnindonesia.com