Nilai Ambang Batas PPPK 2023 – Bocoran Terbaru! Nilai Ambang Batas PPPK 2023

Nilai Ambang Batas PPPK 2023

Nilai Ambang Batas PPPK 2023 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru-baru ini mengumumkan nilai ambang batas (passing grade) Seleksi Kompetensi untuk jabatan fungsional teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 652 Tahun 2023.

Keputusan tersebut menetapkan nilai ambang batas Seleksi Kompetensi untuk jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Nilai ambang batas ini mencakup:

  • Kompetensi Teknis: 60
  • Kompetensi Manajerial: 60
  • Kompetensi Sosial Kultural: 60

Nilai ambang batas tersebut berlaku secara umum untuk semua jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian PUPR, baik yang berasal dari formasi umum maupun formasi khusus.

Untuk peserta yang mendaftar dalam formasi khusus dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan fungsional teknis yang mereka lamar, mereka dapat menambahkan nilai kompetensi teknis sebesar 20 poin. Ini memberikan kesempatan bagi pelamar yang memiliki kualifikasi tambahan untuk meningkatkan peluang mereka dalam seleksi.

Contoh konkret dari nilai ambang batas Seleksi Kompetensi PPPK 2023 adalah sebagai berikut:

  1. Jabatan: Pengelola Konstruksi
  • Formasi: Umum
  • Nilai Ambang Batas: 60 + 60 + 60 = 180
  1. Jabatan: Pengelola Jalan
  • Formasi: Khusus (eks tenaga honorer kategori II)
  • Nilai Ambang Batas: 60 + 60 + 60 + 20 = 200

Dengan pengumuman nilai ambang batas ini, para calon peserta dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk mengikuti seleksi PPPK 2023. Mereka dapat memanfaatkan portal SSCASN untuk mempelajari materi seleksi kompetensi. Selain itu, pelamar juga dapat mempertimbangkan untuk mengikuti bimbingan belajar atau kursus persiapan seleksi PPPK guna meningkatkan kemampuan mereka dan meraih kesuksesan dalam seleksi yang ketat ini. Dengan persiapan yang matang, pelamar akan memiliki peluang lebih baik untuk meraih jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian PUPR melalui Seleksi Kompetensi PPPK 2023.

Join Grup Belajar Gratis PPPK 2023 Sekarang Juga!! Klik Tombol dibawah ini yah!!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
KODE PROMO JADIPPPK
KODE VOUCHER JADIPPPK - ARTIKEL - PROMO PAYDAYSALE
previous arrow
next arrow

Daftar Isi

Blog

Temukan berita PPPK lainnya:

pendaftaran pppk sekolah rakyat 2026

Pendaftaran PPPK Sekolah Rakyat 2026: 8.180 Formasi dan Seleksi CAT yang Perlu Dipahami

Pendaftaran PPPK Sekolah Rakyat 2026 menarik perhatian besar karena pemerintah membuka ribuan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Namun, calon peserta perlu mengetahui perkembangan terbarunya. Tahap pendaftaran sudah dilalui dan seleksi kompetensi PPPK Sekolah Rakyat telah berlangsung menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN. Dalam pelaksanaan nasional,

pppk bisa jadi pns

Guru PPPK Bisa Jadi PNS 2027? Ini Penjelasan Resmi Pemerintah

Menjadi guru PPPK merupakan salah satu jalur utama bagi tenaga pendidik untuk memperoleh pengakuan resmi dan keberlanjutan karier di sektor pendidikan. Namun, apakah guru PPPK bisa jadi PNS dan bagaimana strategi terbaik untuk menghadapinya di tahun-tahun berikutnya. Persaingan ketat dan kompleksitas tahapan seleksi PPPK memang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi yang sudah berpengalaman namun belum

gaji paruh waktu pppk

Gaji Paruh Waktu PPPK 2026 Tak Seragam, Ini Dasar Upah dan Aturan Kerjanya

Gaji paruh waktu menjadi salah satu informasi yang banyak dicari sejak pemerintah menerapkan skema PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari pengaturan tenaga non-ASN. Perhatian utama tidak hanya tertuju pada besaran penghasilan yang diterima, tetapi juga pada perbedaannya dengan PPPK penuh waktu, pengaturan jam kerja, masa perjanjian kerja, hingga hak yang diperoleh Hal pertama yang perlu

pppk kemenkumham 2026

Kemenkumham PPPK 2026 Bekal Penting Sebelum Mengikuti Seleksi

Karena itu, informasi PPPK yang berlangsung pada awal 2026 dan sering disebut masyarakat sebagai “PPPK Kemenkumham” sebenarnya salah satunya berasal dari Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM. Pengadaan tersebut diumumkan pada 31 Desember 2025 dan sebagian besar proses seleksinya berlangsung sepanjang Januari hingga April 2026. Per 24 Agustus 2026, halaman publikasi resmi Kementerian HAM masih