Pengumuman PPPK 2023 Kemenag – Pengumuman SKD : Jadwal, Tanggal dan Link Resmi

Pengumuman PPPK 2023 Kemenag

Pengumuman PPPK 2023 Kemenag – Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 melalui situs web resmi Kemenag pada tanggal 8 November 2023. SKD PPPK Kemenag akan diselenggarakan pada tanggal 22-27 November 2023 di 37 lokasi berbeda di seluruh Indonesia, yang tertera dalam Lampiran II Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Kemenag Tahun 2023.

Peserta SKD PPPK Kemenag diwajibkan tiba di lokasi seleksi paling lambat 60 menit sebelum sesi dimulai dan harus membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, kartu peserta seleksi, dan kartu keluarga.

SKD PPPK Kemenag terdiri dari tiga bagian, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Kemampuan Dasar (TKD). TWK mencakup pemahaman tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UU ASN. TIU melibatkan kemampuan verbal, numerik, dan figural, sementara TKD mencakup kemampuan kuantitatif, penalaran, dan bahasa Inggris.

Peserta yang berhasil lolos SKD PPPK Kemenag akan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB), yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12-17 Desember 2023, dan akan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan SKD.

Kemenag memberikan imbauan kepada seluruh peserta SKD PPPK Kemenag untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat menghadapi tes dengan baik. Untuk membantu persiapan, peserta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar, seperti buku-buku referensi, sumber informasi di berbagai situs web, atau menggunakan aplikasi simulasi yang tersedia. Dengan persiapan yang matang, diharapkan para peserta dapat mengikuti SKD dan SKB PPPK Kemenag dengan sukses dan meraih hasil yang memuaskan.

Join Grup Belajar Gratis PPPK 2023 Sekarang Juga!! Klik Tombol dibawah ini yah!!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
KODE PROMO JADIPPPK
KODE VOUCHER JADIPPPK - ARTIKEL - PROMO PAYDAYSALE
previous arrow
next arrow

Daftar Isi

Blog

Temukan berita PPPK lainnya:

pendaftaran pppk sekolah rakyat 2026

Pendaftaran PPPK Sekolah Rakyat 2026: 8.180 Formasi dan Seleksi CAT yang Perlu Dipahami

Pendaftaran PPPK Sekolah Rakyat 2026 menarik perhatian besar karena pemerintah membuka ribuan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Namun, calon peserta perlu mengetahui perkembangan terbarunya. Tahap pendaftaran sudah dilalui dan seleksi kompetensi PPPK Sekolah Rakyat telah berlangsung menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN. Dalam pelaksanaan nasional,

pppk bisa jadi pns

Guru PPPK Bisa Jadi PNS 2027? Ini Penjelasan Resmi Pemerintah

Menjadi guru PPPK merupakan salah satu jalur utama bagi tenaga pendidik untuk memperoleh pengakuan resmi dan keberlanjutan karier di sektor pendidikan. Namun, apakah guru PPPK bisa jadi PNS dan bagaimana strategi terbaik untuk menghadapinya di tahun-tahun berikutnya. Persaingan ketat dan kompleksitas tahapan seleksi PPPK memang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi yang sudah berpengalaman namun belum

gaji paruh waktu pppk

Gaji Paruh Waktu PPPK 2026 Tak Seragam, Ini Dasar Upah dan Aturan Kerjanya

Gaji paruh waktu menjadi salah satu informasi yang banyak dicari sejak pemerintah menerapkan skema PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari pengaturan tenaga non-ASN. Perhatian utama tidak hanya tertuju pada besaran penghasilan yang diterima, tetapi juga pada perbedaannya dengan PPPK penuh waktu, pengaturan jam kerja, masa perjanjian kerja, hingga hak yang diperoleh Hal pertama yang perlu

pppk kemenkumham 2026

Kemenkumham PPPK 2026 Bekal Penting Sebelum Mengikuti Seleksi

Karena itu, informasi PPPK yang berlangsung pada awal 2026 dan sering disebut masyarakat sebagai “PPPK Kemenkumham” sebenarnya salah satunya berasal dari Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM. Pengadaan tersebut diumumkan pada 31 Desember 2025 dan sebagian besar proses seleksinya berlangsung sepanjang Januari hingga April 2026. Per 24 Agustus 2026, halaman publikasi resmi Kementerian HAM masih