Perjanjian Kerja PPPK: Apa yang Harus Kamu Tahu Biar Aman?

Perjanjian Kerja PPPK – Perjanjian Kerja PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menjadi salah satu topik penting bagi para calon pegawai di sektor pemerintahan. Dalam sistem PPPK, perjanjian kerja merupakan dokumen vital yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah sebagai pemberi kerja dan individu yang diangkat sebagai PPPK. Mengetahui isi dan ketentuan dalam perjanjian kerja ini sangat penting agar kamu bisa menjalani karier di pemerintahan dengan aman dan lancar. Artikel ini akan membahas secara rinci semua hal yang perlu kamu ketahui tentang perjanjian kerja PPPK, mulai dari definisi hingga poin-poin penting yang harus diperhatikan.

Mengapa Perjanjian Kerja PPPK Itu Penting?

1. Apa Itu Perjanjian Kerja PPPK?

Perjanjian Kerja PPPK adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara pemerintah dan pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Kontrak ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa kerja, termasuk gaji, tunjangan, jangka waktu kerja, dan ketentuan lainnya. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki status kepegawaian permanen, PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang bersifat kontraktual. Oleh karena itu, memahami setiap detail dalam perjanjian kerja ini sangat penting bagi keamanan dan kestabilan karier kamu sebagai PPPK.

2. Konsekuensi Hukum dari Perjanjian Kerja

Sebagai sebuah dokumen hukum, perjanjian kerja PPPK memiliki konsekuensi yang mengikat. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum, bisa terjadi sanksi, baik berupa pemutusan hubungan kerja, denda, atau tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, sebelum menandatangani perjanjian kerja, sangat penting untuk memahaminya dengan baik dan memastikan bahwa semua hak dan kewajiban telah jelas dan adil.

3. Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Kerja

Keterbukaan informasi adalah hal yang harus dijaga dalam perjanjian kerja. Pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada calon PPPK mengenai seluruh isi kontrak, termasuk durasi kontrak, hak-hak yang akan diperoleh, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Sebaliknya, calon PPPK juga harus jujur dan terbuka mengenai informasi yang diberikan selama proses seleksi dan penandatanganan perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang setuju untuk saling mengikat diri pada ketentuan yang telah disepakati bersama, sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kesepakatan dalam Perjanjian

Pada dasarnya, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian telah sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen perjanjian yang mereka tandatangani. Inti dari perjanjian ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pentingnya Perjanjian Tertulis

Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran kesepakatan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Komponen-Komponen Perjanjian Kerja

Berikut ini adalah komponen-komponen perjanjian kerja dalam PPPK 2024:

Identitas Perusahaan:
Nama perusahaan, alamat, dan jenis usaha harus dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian kerja. Ini penting agar semua pihak mengetahui entitas yang terlibat dalam perjanjian.
Identitas Pekerja:
Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja harus dituliskan dengan benar. Kesalahan dalam informasi ini dapat mempengaruhi proses administrasi seperti pendaftaran BPJS atau asuransi.
Jabatan dan Jenis Pekerjaan:
Jelaskan secara rinci jabatan yang akan diemban oleh pekerja serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
Lokasi Kerja:
Tempat pekerjaan perlu dituliskan dengan jelas, apakah sama dengan alamat perusahaan atau berbeda, sehingga tidak ada kebingungan terkait lokasi kerja.
Upah dan Cara Pembayaran:
Besaran upah, cara pembayarannya, dan ketentuan terkait hari pembayaran jika jatuh pada hari libur harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari kesalahpahaman.
Syarat-syarat Kerja:
Syarat-syarat kerja mencakup hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Contohnya, kewajiban pengusaha untuk membayar upah sesuai kesepakatan dan kewajiban pekerja untuk mematuhi peraturan perusahaan.
Durasi Perjanjian:
Tentukan dengan jelas masa berlaku perjanjian kerja, baik itu waktu dimulainya maupun jangka waktu berlakunya.
Tempat dan Tanggal Pembuatan Perjanjian:
Cantumkan lokasi dan tanggal pembuatan perjanjian untuk memberikan kejelasan mengenai kapan dan di mana kesepakatan ini dibuat.
Tanda Tangan Pihak yang Terlibat:
Dokumen perjanjian tidak sah tanpa tanda tangan kedua belah pihak. Pastikan kedua pihak menandatangani dokumen dan masing-masing pihak memegang salinan yang sama.

Dengan memperhatikan semua komponen ini, perjanjian kerja yang dibuat akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK

1. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja
Pemutusan hubungan kerja PPPK dapat terjadi karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Masa kerja PPPK biasanya paling singkat adalah satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan, kinerja, dan kesesuaian kompetensi. Perpanjangan masa kerja membutuhkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan harus diajukan enam bulan sebelum masa kerja berakhir. Pemutusan juga dapat terjadi karena mencapai batas usia tertentu, yaitu 58 tahun untuk pejabat fungsional ahli muda dan pertama, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan madya, dan 65 tahun untuk pejabat fungsional ahli utama.

2. Meninggal Dunia
Pemutusan hubungan kerja PPPK karena meninggal dunia dilakukan dengan hormat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018, dan hak-haknya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Permintaan Sendiri
PPPK dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri, dengan syarat telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 90% dan mencapai target kinerja minimal 90%. Jika tidak memenuhi syarat, permintaan dapat ditunda, dan jika tidak mematuhi penundaan, PPPK akan diberhentikan dengan hormat tetapi tidak atas permintaan sendiri.

4. Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah
Pemutusan juga dapat dilakukan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengurangi jumlah PPPK. Mereka yang terkena dampak akan diberhentikan dengan hormat, diberikan hak sesuai ketentuan, dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

5. Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
Pemutusan karena ketidakcakapan jasmani atau rohani terjadi jika PPPK mengalami kecelakaan kerja atau sakit terus-menerus selama 30 hari berturut-turut. Pemutusan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah.

6. Pelanggaran Disiplin
PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin berat atau tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tetapi mereka masih dapat melamar sebagai PPPK.

7. Tidak Memenuhi Target Kinerja
Jika PPPK tidak memenuhi target kinerja, mereka dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tetapi masih diberi kesempatan untuk melamar kembali sebagai PPPK.

8. Penyelewengan Terhadap Pancasila dan UUD 1945
PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 akan diberhentikan tidak dengan hormat, kehilangan hak untuk melamar kembali sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian.

9. Melakukan Tindak Pidana
Jika PPPK terlibat dalam tindak pidana yang mengakibatkan hukuman penjara minimal dua tahun atau lebih, mereka akan diberhentikan tidak dengan hormat dan dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian serta kehilangan hak untuk melamar sebagai PPPK.

10. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
PPPK yang menjadi anggota atau pengurus partai politik akan diberhentikan tidak dengan hormat, dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian, dan tidak dapat melamar kembali sebagai PPPK.

Baca juga: Ketentuan PPPK Terbaru: Jangan Sampai Kamu Salah Langkah!

Perjanjian kerja PPPK adalah dokumen penting yang harus dipahami dengan baik oleh setiap calon pegawai pemerintah. Memahami isi dan ketentuan dalam perjanjian ini akan membantu kamu menjalani karier di pemerintahan dengan aman dan lancar. Dari durasi kontrak, gaji, hak cuti, hingga kewajiban kerja, semuanya harus dipelajari dengan seksama sebelum kamu menandatangani perjanjian. Jika kamu ingin lebih mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi dan memahami lebih dalam tentang perjanjian kerja PPPK, bergabung dengan bimbingan belajar (bimbel) bisa menjadi langkah yang tepat. Bimbel akan membantu kamu mengasah kemampuan, memahami materi seleksi dengan lebih baik, dan meningkatkan peluang kamu untuk sukses dalam karier di pemerintahan. Apakah kamu sudah siap untuk menandatangani perjanjian kerja PPPK dan memulai karier yang baru? Jangan ragu untuk mencari bantuan jika dibutuhkan, dan pastikan kamu memulai langkah ini dengan penuh percaya diri!

Testimoni Bimbel PPPK 2024

Slide

PROGRAM PREMIUM PPPK 2024

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

📋 Cara Membeli dengan Mudah

Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “PPPK2024” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.