PPPK BUMN – Isu mengenai hubungan antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering memunculkan kebingungan di masyarakat.
Banyak yang mengira PPPK sebagai pegawai kontrak pemerintah dapat langsung bekerja di perusahaan BUMN. Namun, benarkah demikian? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat dasar hukum, perbedaan status, dan kemungkinan kolaborasi antara keduanya berdasarkan regulasi resmi dari BKN, Kementerian PANRB, dan Kementerian BUMN.
Memahami Perbedaan PPPK dan Pegawai BUMN
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah bagian dari ASN yang diangkat oleh instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. PPPK bekerja pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan statusnya diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sementara itu, BUMN merupakan perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pegawai BUMN tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan hukum ASN.
Perbedaan mendasar ini membuat pegawai PPPK dan pegawai BUMN berada dalam dua sistem kepegawaian yang berbeda:
- PPPK adalah pegawai negara, digaji dari APBN atau APBD.
- Pegawai BUMN adalah pegawai perusahaan, digaji dari anggaran korporasi.
Dengan demikian, PPPK tidak otomatis dapat bekerja di perusahaan BUMN, karena BUMN bukan termasuk instansi pemerintahan.
Apakah PPPK Bisa Bekerja di Lingkungan BUMN?
Secara prinsip, PPPK tidak bisa langsung bekerja di perusahaan BUMN tanpa melalui mekanisme rekrutmen BUMN itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa status ASN, termasuk PPPK, hanya berlaku bagi pegawai di instansi pemerintah.
Mobilitas ASN (mutasi atau penugasan) hanya dapat dilakukan antarinstansi pemerintahan yang diatur oleh BKN dan Kementerian PANRB, bukan ke perusahaan negara yang beroperasi secara bisnis seperti BUMN.
Namun, PPPK dapat bekerja di lingkungan yang berhubungan dengan BUMN, misalnya di:
- Kementerian BUMN, yang merupakan instansi pemerintah pengelola BUMN.
- Badan pengawas atau lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap BUMN.
Sebagai contoh, Kementerian BUMN pernah membuka formasi PPPK tahun 2024 untuk jabatan fungsional di lingkungan kementerian tersebut, sebagaimana diumumkan di portal resmi bersamabumn.com dan dilansir oleh Detik.com (2024). Namun, formasi tersebut tidak berlaku untuk perusahaan seperti PT Pertamina, PT Telkom, PLN, atau Bank Mandiri, karena mereka memiliki sistem rekrutmen tersendiri.
Baca Juga: Tryout PPPK Online Gratis : Platform Latihan Soal Terpercaya untuk Calon ASN 2025
Mengapa PPPK Tidak Bisa Langsung Jadi Pegawai BUMN?
Alasannya terletak pada perbedaan dasar hukum dan tujuan lembaga. Instansi pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik dan kebijakan negara, sedangkan BUMN menjalankan fungsi ekonomi dan bisnis.
Pegawai PPPK memiliki kontrak kerja dengan pemerintah, sementara pegawai BUMN memiliki kontrak kerja dengan perusahaan. Selain itu:
- BUMN tidak menggunakan sistem ASN – seluruh rekrutmen mengikuti regulasi ketenagakerjaan.
- Tidak ada mekanisme mutasi ASN ke BUMN – kecuali dalam penugasan khusus (seperti jabatan direksi, komisaris, atau konsultan profesional).
- Penghasilan dan tunjangan berbeda sumbernya – PPPK dibayar oleh negara, pegawai BUMN oleh perusahaan.
Dengan kata lain, PPPK bisa berhenti dari status ASN dan melamar kembali secara umum ke BUMN melalui program rekrutmen resmi seperti Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) yang dikelola oleh FHCI (Forum Human Capital Indonesia) di bawah Kementerian BUMN.
Jalur Resmi PPPK Jika Ingin Berkarier di BUMN
Bagi PPPK yang ingin berkarier di BUMN, ada dua jalur sah menurut regulasi:
- Mengundurkan diri dari status ASN, lalu melamar sebagai pegawai baru di perusahaan BUMN sesuai syarat rekrutmen terbuka.
- Ditugaskan sementara atau diangkat ke jabatan profesional di BUMN melalui penugasan khusus pemerintah (biasanya untuk jabatan direksi atau komisaris), berdasarkan keputusan menteri atau presiden.
Namun, opsi kedua ini jarang terjadi dan hanya berlaku bagi ASN dengan jabatan tinggi, bukan untuk pegawai PPPK pada umumnya.
Contoh Kasus: PNS Bisa, Tapi PPPK Belum Diatur
Dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, disebutkan bahwa PNS dapat dipekerjakan di BUMN, BUMD, atau lembaga nonpemerintah lainnya untuk mendukung efektivitas tata kelola.
Namun, aturan serupa belum diberlakukan untuk PPPK. Kementerian PANRB menjelaskan bahwa sistem kepegawaian PPPK masih bersifat kontraktual dan terbatas pada instansi yang mengangkatnya, sehingga belum memiliki dasar hukum untuk penugasan di luar instansi pemerintah.
Dengan demikian, PPPK tidak bisa ditugaskan atau dipindahkan ke BUMN, kecuali mengikuti rekrutmen baru dan mengakhiri status ASN-nya terlebih dahulu.
Jadi, benarkah PPPK bisa bekerja di lingkungan BUMN?
Jawabannya: tidak secara langsung.
PPPK hanya bisa bekerja di instansi pemerintah, termasuk Kementerian BUMN, tetapi tidak bisa menjadi pegawai perusahaan BUMN tanpa mengikuti proses seleksi baru.
Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat tidak lagi keliru dalam menafsirkan bahwa PPPK bisa bekerja di perusahaan BUMN, karena keduanya berada dalam dua dunia kerja yang berbeda — pemerintahan dan korporasi negara.
Sumber Referensi
- Badan Kepegawaian Negara (BKN): bkn.go.id
- Kementerian PANRB: menpan.go.id
- Kementerian BUMN: bumn.go.id
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Detik.com (2024): “Kementerian BUMN Buka Seleksi PPPK 2024”
- Bersamabumn.com: Pengumuman Formasi PPPK Kementerian BUMN 2024
PROGRAM PREMIUM PPPK 2025
“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟
📋 Cara Membeli dengan Mudah
- Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
- Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
- Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
- Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELP3K” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
- Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
- Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
- Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.
Testimoni Bimbel PPPK 2024
