Seleksi Administrasi PPPK Bikin Gugur? Hindari 6 Kesalahan Fatal!

Seleksi administrasi PPPK -menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam persiapan seleksi ASN tahun-tahun terakhir. Ironisnya, banyak pelamar justru tumbang sebelum menyentuh ruang ujian CAT, bukan karena tidak mampu mengerjakan soal, melainkan gagal pada tahap ini.

Padahal, seleksi administrasi PPPK adalah gerbang pertama yang menentukan apakah Anda berhak melangkah ke seleksi kompetensi atau langsung gugur di awal. Bagi Anda yang menargetkan formasi PPPK guru, nakes, dosen, maupun tenaga teknis, memahami tahapan administrasi sama pentingnya dengan berlatih soal CAT. Satu kesalahan kecil di dokumen bisa menghilangkan kesempatan setahun penuh.

Artikel ini akan membahas secara runtut, praktis, dan mendalam: apa itu seleksi administrasi PPPK, dasar hukumnya, apa saja yang dicek, bagaimana prosesnya di instansi, hingga kesalahan-kesalahan kecil yang sering membuat pelamar TMS. Di bagian tengah, Anda juga akan menemukan tips teknis ala bimbingan tryout yang bisa langsung Anda praktikkan saat pendaftaran periode berikutnya.

Posisi, Fungsi, dan Dasar Hukum Seleksi Administrasi PPPK

Untuk bisa *“berpikir seperti panitia seleksi”*, Anda perlu melihat gambaran besar alur pengadaan PPPK. Berdasarkan penjelasan BKN dan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, tahapan seleksi secara garis besar adalah:

1. Perencanaan formasi
2. Pengumuman lowongan
3. Pendaftaran atau pelamaran
4. Seleksi administrasi
5. Seleksi kompetensi (tes CAT: teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara)
6. Pengumuman hasil seleksi
7. Pemberkasan dan pengangkatan PPPK

Di titik keempat inilah seleksi administrasi PPPK berada. Artinya, hanya pelamar yang lulus seleksi administrasi yang boleh mengikuti seleksi kompetensi berbasis CAT. *Tidak ada jalan pintas ataupun “lompatan” tahap*.

Di banyak pengalaman seleksi, persentase pelamar yang gugur di tahap administrasi cukup signifikan. Penyebabnya tidak selalu hal besar seperti ijazah tidak sesuai, tetapi sering kali hal-hal teknis seperti:

– File dokumen buram dan tidak terbaca.
– Salah memilih formasi yang tidak linier dengan pendidikan.
– Surat pernyataan tidak menggunakan format yang ditetapkan instansi.

Jika Anda sudah berinvestasi waktu dan tenaga untuk belajar materi tes, sangat disayangkan jika gugur hanya karena kesalahan administrasi yang sebenarnya bisa dihindari. Itulah mengapa memahami detail seleksi administrasi harus menjadi bagian dari strategi belajar Anda, sejajar dengan ikut tryout CAT.

Secara resmi, instansi pemerintah mendefinisikan seleksi administrasi PPPK sebagai proses mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi jabatan dengan dokumen pelamaran yang diunggah atau diserahkan pelamar. Panitia memverifikasi apakah seluruh syarat yang tertulis di pengumuman formasi benar-benar terpenuhi dalam bentuk bukti tertulis yang sah.

Fungsi seleksi administrasi bisa diringkas menjadi tiga hal utama.

Pertama, memastikan pelamar memenuhi syarat umum ASN. Misalnya, Warga Negara Indonesia, memenuhi batas usia minimal dan maksimal, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan tidak berstatus CPNS/PNS/PPPK/TNI/Polri aktif kecuali jika ada kebijakan khusus. Syarat-syarat ini merupakan *“filter dasar”* untuk semua jalur ASN.

Kedua, memastikan pelamar memenuhi syarat khusus formasi. Di sinilah kualifikasi pendidikan, sertifikat profesi, STR untuk tenaga kesehatan, sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar untuk guru, NIDN untuk dosen, hingga syarat pengalaman kerja tertentu diverifikasi secara teliti. Misalnya, jika sebuah formasi guru matematika mensyaratkan S1 Pendidikan Matematika, maka S1 Matematika Murni bisa saja dinilai tidak linier jika di juknis instansi tegas menyebut *“Pendidikan Matematika”*. Detail semacam ini merupakan penentu apakah Anda MS atau TMS.

Ketiga, menyaring pelamar yang tidak sesuai agar tidak ikut tes kompetensi. Dari sudut pandang panitia, ruang ujian CAT harus diisi peserta yang benar-benar memenuhi syarat. Dari sudut pandang Anda sebagai pelamar, tahap administrasi ini adalah *“pintu izin masuk ruang tes”*. Begitu Anda dinyatakan TMS di administrasi, secara sistem Anda tidak akan mendapat jadwal dan kartu ujian CAT.

Jadi, lulus seleksi administrasi bukan sekadar formalitas. Ini adalah status resmi Memenuhi Syarat (MS) yang menjadi tiket satu-satunya agar Anda bisa menunjukkan kemampuan Anda di tes kompetensi.

Sebagai pelamar serius, penting untuk memahami bahwa seleksi administrasi PPPK berdiri di atas dasar hukum yang kuat, bukan sekadar kebijakan musiman suatu instansi.

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menegaskan bahwa seleksi PPPK terdiri dari dua tahap besar, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Di sini, seleksi administrasi ditempatkan sejajar pentingnya dengan seleksi kompetensi karena tanpa lulus administrasi, tahapan kompetensi tidak mungkin diikuti.

Selain itu, Keputusan Menteri PANRB untuk tahun anggaran rekrutmen tertentu, misalnya paket Keputusan MenPANRB terkait mekanisme seleksi PPPK TA 2024, merinci teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme pendaftaran, verifikasi dokumen, pemberian status MS atau TMS, hingga hak sanggah. Dokumen-dokumen juknis instansi, seperti mekanisme seleksi PPPK di pemerintah daerah tertentu, lalu mem-breakdown aturan nasional ini ke skema yang lebih detail, misalnya:

– Format surat pernyataan yang wajib digunakan.
– Batas usia spesifik untuk jabatan tertentu, misalnya guru 20–59 tahun.
– Tata cara pengunggahan dokumen di SSCASN, ukuran file, hingga jenis file.

Dengan memahami bahwa aturan administrasi bersandar pada regulasi nasional, Anda akan lebih disiplin membaca pengumuman dan juknis, *bukan mengandalkan “katanya”* atau contoh tahun-tahun sebelumnya yang bisa saja sudah tidak relevan.

Syarat umum yang dicek: jangan remehkan hal yang terlihat “sepele”.

Banyak pelamar hanya fokus pada ijazah dan STR, tetapi lupa mengecek syarat umum yang sebenarnya sangat krusial. Dalam seleksi administrasi PPPK, panitia akan menilai dulu, apakah secara prinsip Anda layak menjadi ASN PPPK dari sisi integritas dan status hukum.

Beberapa aspek yang hampir selalu muncul:

Pertama, kewarganegaraan dan identitas. Anda harus WNI yang dibuktikan dengan KTP-el atau minimal surat keterangan perekaman KTP dari Dukcapil. Data di KTP dan Kartu Keluarga harus konsisten dengan yang Anda input di sistem. Perbedaan huruf nama kecil sekalipun bisa memicu catatan, khususnya jika tidak ada surat keterangan yang meluruskan.

Kedua, batas usia. Pengumuman formasi biasanya menetapkan rentang usia yang diperhitungkan per tanggal tertentu. Misalnya, minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun untuk formasi guru, dihitung pada saat Anda mendaftar. Kesalahan umum di sini adalah: pelamar tidak menghitung dengan teliti sehingga ternyata saat mendaftar sudah melampaui batas usia yang disyaratkan.

Ketiga, riwayat hukum dan kedudukan kepegawaian. Melalui surat pernyataan, Anda harus menyatakan bahwa tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS/PPPK/TNI/Polri/pegawai swasta, dan tidak sedang berstatus sebagai CPNS/PNS/PPPK/TNI/Polri. Surat ini bukan formalitas kosong, karena jika di kemudian hari terbukti tidak benar, status kepegawaian dapat dibatalkan.

Keempat, independensi politik. Anda wajib menyatakan tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan tidak terlibat politik praktis. Bagi pelamar yang aktif di organisasi tertentu yang bersinggungan dengan politik, hal ini perlu dipahami dengan serius.

Kelima, kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sesuai formasi. Banyak pengumuman menyebutkan bahwa pelamar bersedia ditempatkan di unit kerja manapun dalam lingkup instansi. Di surat pernyataan, kalimat ini harus tercantum sesuai contoh format yang diberikan.

Hal-hal ini tampak sederhana, tetapi jika form dan formatnya tidak sesuai juknis instansi, bisa menjadi dasar penetapan TMS. Karena itu, biasakan membaca kata per kata di bagian *“Persyaratan Umum”* pengumuman, lalu cocokkan dengan isi surat pernyataan yang Anda buat.

Syarat khusus dan dokumen: area paling rawan TMS.

Jika syarat umum adalah fondasi, maka syarat khusus adalah area teknis yang paling sering membuat pelamar gugur. Di sinilah dokumen formal Anda *“berbicara”* mewakili profil profesional Anda.

Pertama, kualifikasi pendidikan. Panitia akan mencocokkan jenjang dan program studi pada ijazah dengan yang dipersyaratkan formasi. Contohnya, formasi “Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia” bisa saja mensyaratkan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bukan S1 Sastra Indonesia biasa. Bila di pengumuman tertulis jelas nama program studi, Anda tidak bisa mengabaikan detail itu. Kesalahan interpretasi di sini sangat sering membuat pelamar dinyatakan tidak linier.

Selain itu, jika Anda lulusan luar negeri, ijazah harus sudah disetarakan oleh kementerian yang berwenang. Tanpa surat penyetaraan, panitia tidak memiliki dasar untuk mengakui ijazah Anda sebagai setara S1 atau S2 di Indonesia.

Kedua, identitas diri dan akun pendaftaran. Selain KTP dan KK, kartu pendaftaran SSCASN dan pas foto yang Anda unggah juga diverifikasi. Nama, NIK, dan tanggal lahir di akun SSCASN harus sama persis dengan KTP dan ijazah. Perbedaan di satu angka atau satu huruf bisa dinilai sebagai ketidaksesuaian data, apalagi jika tidak disertai surat keterangan dari instansi berwenang.

Ketiga, dokumen profesi khusus. Bagi tenaga kesehatan, STR aktif menjadi penentu utama. STR yang masa berlakunya habis sebelum batas akhir pendaftaran sangat mungkin membuat Anda TMS, meskipun Anda sudah mengajukan perpanjangan. Bagi guru, sertifikat pendidik, NUPTK, atau bukti pengalaman mengajar sesuai ketentuan juknis akan sangat menentukan, terutama dalam skema seleksi prioritas atau kebutuhan spesifik instansi. Untuk dosen atau peneliti, NIDN, portofolio publikasi, atau dokumen relevan lain bisa dipersyaratkan.

Keempat, pengalaman kerja. Banyak formasi teknis atau fungsional tertentu mensyaratkan masa kerja minimal, misalnya 2 tahun atau 3 tahun di bidang yang relevan. Bukti resmi berupa surat pengalaman kerja (paklaring) yang menyebutkan jabatan, tugas, dan rentang waktu kerja harus jelas, bermeterai sesuai ketentuan, dan ditandatangani pejabat berwenang. Sering kali, pelamar mengunggah surat pengalaman kerja yang tidak mencantumkan uraian tugas, sehingga panitia sulit menilai relevansinya dengan jabatan yang dilamar.

Kelima, surat pernyataan. Instansi biasanya memberikan format baku untuk surat pernyataan 5 poin, 10 poin, atau lebih, yang harus Anda ketik ulang atau tulis sesuai contoh, ditandatangani, dan bermeterai. Jika Anda mengubah redaksi, mengurangi poin, atau tidak sesuai format, panitia punya dasar kuat menyatakan TMS.

Di tahap ini, fokus panitia ada pada tiga hal: kelengkapan, kesesuaian data dengan dokumen, dan keabsahan atau kejelasan dokumen. Jika salah satu dari tiga aspek ini lemah, status MS akan sulit didapatkan.

Bagaimana proses seleksi administrasi dilakukan oleh instansi?

Memahami cara kerja panitia seleksi instansi akan membantu Anda menyusun strategi pengisian data dan pengunggahan dokumen dengan lebih cermat.

Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia seleksi instansi mengunduh data pelamar dari SSCASN atau memeriksanya melalui dashboard verifikator. Di beberapa instansi, ada juga pemeriksaan berkas fisik jika diminta untuk dikirimkan pada tahap tertentu, tetapi di banyak kasus modern verifikasi sudah berbasis dokumen digital.

Panitia kemudian mencocokkan satu per satu:

– Identitas pelamar di sistem dengan KTP, KK, dan ijazah.
– Jenjang dan program studi pada ijazah dengan syarat kualifikasi formasi.
– STR, sertifikat profesi, dan dokumen khusus lain dengan persyaratan yang tertulis.
– Masa kerja dan uraian tugas pada surat pengalaman kerja dengan kebutuhan jabatan.
– Kesesuaian redaksi surat pernyataan dengan format resmi instansi.

Jika semua terpenuhi, pelamar diberi status Memenuhi Syarat (MS). Jika ada satu saja syarat yang tidak dipenuhi atau dokumen dinilai tidak valid, status yang diberikan adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Beberapa instansi melampirkan catatan alasan TMS yang rinci seperti:

– “Kualifikasi pendidikan tidak sesuai pengumuman formasi.”
– “STR tidak aktif.”
– “Dokumen ijazah tidak terbaca atau file rusak.”
– “Tidak mengunggah surat pernyataan sesuai format.”

Bagi Anda, pengetahuan ini sangat berharga, karena bisa dijadikan evaluasi jika ingin mendaftar lagi di periode berikutnya, dan juga menjadi basis untuk menyusun sanggahan jika Anda merasa hasil verifikasi tidak tepat.

Pengumuman hasil, status MS/TMS, dan pentingnya hak sanggah.

Setelah proses verifikasi selesai, instansi wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Pengumuman ini biasanya disampaikan melalui beberapa kanal sekaligus, seperti portal SSCASN, website resmi instansi, dan kadang media sosial resmi atau papan pengumuman di kantor.

Di pengumuman, Anda akan melihat daftar peserta dengan status:

– Lulus administrasi (MS).
– Tidak lulus administrasi (TMS) dengan alasan singkat.

Di sinilah peran hak sanggah menjadi sangat penting. Dalam juknis seleksi PPPK beberapa tahun terakhir, peserta yang dinyatakan TMS berhak mengajukan sanggahan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 hari kalender setelah pengumuman. Sanggahan ini diajukan melalui sistem yang disediakan, biasanya langsung di portal SSCASN, dengan menjelaskan secara tertulis alasan Anda tidak sependapat dengan hasil verifikasi.

Contohnya:

– Anda dinyatakan TMS karena “kualifikasi pendidikan tidak sesuai”, padahal di pengumuman formasi tertulis bahwa jurusan Anda termasuk dalam daftar linier.
– Dokumen dinyatakan “tidak terbaca”, padahal ketika Anda cek, file yang diunggah sebenarnya jelas dan sesuai ketentuan ukuran.

Panitia kemudian wajib meninjau ulang sanggahan tersebut. Jika ternyata memang ada kekeliruan di pihak verifikator atau masih ada ruang interpretasi yang membenarkan kelulusan Anda berdasarkan pengumuman resmi, status Anda bisa berubah dari TMS menjadi MS. Namun, jika ternyata sanggahan tidak berdasar atau bertentangan dengan ketentuan tertulis, hasil TMS akan dipertahankan.

Karena hak sanggah dibatasi waktu, Anda harus:

– Rutin memantau pengumuman hasil seleksi administrasi.
– Segera membaca dengan teliti alasan TMS jika Anda tidak lulus.
– Menyusun sanggahan yang logis, berbasis aturan pengumuman, bukan sekadar “memohon keringanan”.

Di sinilah kemampuan membaca regulasi dan pengumuman secara cermat sangat membantu, dan ini adalah salah satu hal yang sering ditekankan dalam berbagai program pendampingan pendaftaran seleksi PPPK.

Baca Juga : Syarat Pendaftaran PPPK Guru 2025 : Kualifikasi, Mekanisme Seleksi, dan Dokumen Wajib

Kesalahan Umum, Hubungan dengan Tes CAT, dan Strategi Lolos

Setelah Anda menyandang status MS, barulah Anda berhak maju ke tahap seleksi kompetensi. Ujian ini umumnya berbasis komputer melalui sistem CAT yang diselenggarakan BKN atau lembaga lain yang ditunjuk. Paket tes mencakup:

– Tes kompetensi teknis, yang menguji penguasaan materi dan keterampilan sesuai jabatan, misalnya pedagogik dan bidang studi untuk guru, pengetahuan klinis untuk nakes, atau pengetahuan teknis bidang tertentu untuk tenaga teknis.
– Tes kompetensi manajerial, yang menguji kemampuan mengorganisir pekerjaan, membuat perencanaan, mengambil keputusan, dan berkolaborasi dalam struktur organisasi pemerintahan.
– Tes kompetensi sosial kultural, yang mengukur pemahaman nilai kebangsaan, pelayanan publik, toleransi, dan interaksi sosial di masyarakat yang beragam.
– Wawancara, baik berbasis CAT maupun lisan, yang menilai integritas, moralitas, dan motivasi menjadi ASN PPPK.

Kelulusan akhir PPPK ditentukan oleh peringkat nilai tertinggi di antara peserta yang lulus passing grade, dengan mempertimbangkan kuota formasi yang tersedia. Jadi, bahkan setelah lulus administrasi, perjalanan masih panjang. Namun, tanpa status MS, kesempatan untuk menguji diri di ruang CAT sama sekali tidak ada.

Di sinilah posisi administrasi sebagai *“pintu pertama”*: ia tidak menilai kepandaian mengerjakan soal, tetapi menentukan siapa yang layak duduk di depan komputer ujian.

Kesalahan umum yang membuat pelamar TMS dan cara menghindarinya.

Pengalaman berbagai instansi menunjukkan pola yang relatif sama mengenai penyebab kegagalan di seleksi administrasi PPPK. Beberapa di antaranya sangat bisa diantisipasi sejak awal.

Pertama, kualifikasi pendidikan yang tidak linier. Banyak pelamar hanya membaca “minimal S1” tanpa memperhatikan nama program studi yang spesifik di pengumuman. *Selalu cocokkan persis*: nama program studi di ijazah Anda dengan daftar yang diakui di pengumuman atau juknis. Jika ragu, cari lampiran linieritas atau tanyakan ke kanal resmi instansi sebelum mendaftar.

Kedua, dokumen tidak lengkap atau salah unggah. Misalnya, lupa mengunggah transkrip, surat pengalaman kerja, atau mengganti file STR dengan file lain yang tidak relevan. Solusinya, buat ceklist pribadi sebelum mengunggah, lalu cek kembali satu per satu setelah unggah, sebelum tombol *“final submit”* Anda tekan.

Ketiga, kualitas scan yang buruk. Dokumen buram, miring, terpotong, atau terlalu kecil ukuran font-nya sehingga menyulitkan verifikator. Gunakan scanner atau aplikasi pemindai yang jelas, pastikan setiap sudut dokumen terbaca, dan hindari memotret dokumen secara asal dengan kamera ponsel tanpa pencahayaan yang memadai.

Keempat, masa berlaku dokumen khusus kadaluwarsa. Untuk tenaga kesehatan, STR yang tidak aktif nyaris selalu berakhir TMS. Karena proses perpanjangan STR bisa memakan waktu, sebaiknya Anda mengantisipasi jauh sebelum jadwal rekrutmen dibuka, sehingga pada saat pendaftaran, STR Anda masih dalam masa berlaku yang aman.

Kelima, ketidaksesuaian data antara sistem dan dokumen. Misalnya, tanggal lahir di akun SSCASN berbeda dengan di ijazah karena salah ketik, tetapi Anda tidak mengurus surat keterangan pembetulan. Ketelitian di tahap input awal akan menyelamatkan Anda dari persoalan ini.

Keenam, mengabaikan format surat pernyataan. Mengubah isi, tidak mencantumkan poin-poin tertentu, atau lupa menandatangani dan membubuhkan meterai sesuai ketentuan dapat menjadi dasar TMS. Biasakan salin-tempel teks resmi dari pengumuman, lalu isi bagian yang diperbolehkan (nama, alamat, dll.), tanpa mengubah redaksi inti.

Mengetahui pola kesalahan ini sejak awal sebanding nilainya dengan membaca kisi-kisi soal. Keduanya sama-sama mempengaruhi apakah Anda akan duduk di ruang CAT sebagai peserta resmi.

Pada akhirnya, seleksi administrasi PPPK adalah ujian pertama tentang ketelitian, kedisiplinan, dan keseriusan Anda sebagai calon aparatur negara. Jika di tahap awal ini Anda sudah terlatih mematuhi aturan tertulis, besar kemungkinan Anda akan lebih siap menghadapi budaya kerja birokrasi yang mengandalkan regulasi dan prosedur.

Di tiap angkatan pelamar selalu ada dua kelompok: mereka yang potensinya besar tetapi gugur di administrasi karena kurang teliti, dan mereka yang mungkin biasa saja secara akademik tetapi sangat cermat memenuhi syarat sehingga bisa duduk dengan tenang di depan komputer CAT. Anda tentu ingin berada di kelompok kedua, lalu naik kelas menjadi yang berprestasi di tes kompetensi.

Gunakan waktu menjelang pembukaan formasi berikutnya bukan hanya untuk berlatih soal, tetapi juga untuk membangun “mental administrasi”: rajin membaca juknis, membiasakan diri menyimpan dokumen penting dalam format digital yang rapi, dan tidak segan bertanya lewat kanal resmi jika ada yang belum jelas. Dengan begitu, ketika pengumuman seleksi berikutnya keluar, Anda tidak lagi menerka-nerka, tetapi sudah punya strategi matang, dari lolos berkas sampai lolos passing grade.

Jika Anda konsisten, tahap administrasi bukan lagi momok, melainkan tahapan yang bisa Anda lewati dengan percaya diri, sehingga energi utama bisa dicurahkan ke hal yang benar-benar menentukan, yaitu nilai tes kompetensi. Langkah pertama mungkin tampak sederhana, tetapi dari sanalah karier Anda sebagai PPPK yang profesional dan berintegritas dimulai.

Sumber Referensi :

APPS-DENPASAR.BKN.GO.ID – Pengadaan PPPK
DENPASAR.BKN.GO.ID – PNS dan PPPK
PLID.METROKOTA.GO.ID – Mekanisme Seleksi PPPK TA 2024
GLINTS.COM – PPPK Adalah: Pengertian, Syarat, dan Mekanisme
RSJMENUR.ID – Apa Itu PPPK? Informasi Lengkap dari Definisi hingga Perbedaan dengan PNS
BLOG.AMIKOM.AC.ID – Pendaftaran Seleksi PPPK
HANDARUSAKTI.CO.ID – Apa Itu PPPK? Pengertian, Syarat, dan Perbedaan PPPK dengan PNS Terbaru 2026
MENPAN.GO.ID – Seleksi Administrasi PPPK Nakes Kementerian PANRB Telah Diumumkan
KAB-JAYAWIJAYA.KPU.GO.ID – Apakah PPPK Bisa Jadi PNS? Ini Penjelasan Lengkap Sesuai UU ASN

PROGRAM PREMIUM PPPK 2025

“Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟

Program Bimbel PPPK

📋 Cara Membeli dengan Mudah

Unduh Aplikasi JadiPPPK: Temukan aplikasi JadiPPPK di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
Masuk ke Akun Anda: Login ke akun JadiPPPK Anda melalui aplikasi atau situs web.
Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELP3K” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES115”, masukkan untuk diskon tambahan.
Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.