Pertanyaan PPPK BPJS Kesehatan kelas berapa memang tidak bisa lagi dijawab hanya dengan “kelas 1” atau “kelas 2”. PPPK termasuk peserta JKN dari kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara, tetapi sistem rawat inap JKN sedang bergerak menuju Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dalam aturan berbasis kelas, hak kelas PPPK sebagai peserta PPU ditentukan berdasarkan gaji atau upah: sampai Rp4 juta memperoleh hak kelas II, sedangkan di atas Rp4 juta memperoleh hak kelas I. Namun, Perpres Nomor 59 Tahun 2024 telah mengatur fasilitas rawat inap berdasarkan KRIS, dan pada 2026 pemerintah masih menjalankan proses penerapan serta uji coba sistem tersebut.
PPPK BPJS Kesehatan Kelas Berapa?
Jawaban paling tepat perlu dibedakan antara hak kelas dalam ketentuan lama/administratif dan standar ruang rawat inap JKN yang sekarang diarahkan ke KRIS.
Berdasarkan Pasal 50 Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta PPU selain kelompok tertentu memperoleh hak rawat sebagai berikut:
| Gaji/Upah Peserta PPU | Hak Rawat dalam Sistem Kelas |
|---|---|
| Sampai dengan Rp4.000.000 | Kelas II |
| Lebih dari Rp4.000.000 | Kelas I |
Karena PPPK masuk kategori PPU Penyelenggara Negara, ketentuan tersebut menjadi rujukan untuk memahami hak kelas PPPK dalam sistem berbasis kelas. BPJS Kesehatan sendiri memasukkan PPPK Pusat dan PPPK Daerah dalam kelompok PPU Penyelenggara Negara.
Yang perlu digarisbawahi, hak tersebut ditentukan berdasarkan gaji atau upah, bukan sekadar nomor golongan PPPK.
Jadi, tidak tepat menyebut semua PPPK otomatis BPJS kelas I atau semua PPPK otomatis kelas II.
Baca Juga: Berapa Gaji PPPK Guru 2026? Cek Golongan, Masa Kerja, dan Tunjangannya
Status PPPK dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan
PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Dalam program JKN, ASN termasuk dalam kelompok Pekerja Penerima Upah atau PPU.
BKN menjelaskan bahwa perlindungan PPPK mencakup jaminan kesehatan yang diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan. ASN sebagai pekerja penerima upah memperoleh perlindungan kesehatan untuk dirinya serta anggota keluarga yang memenuhi ketentuan.
Dalam panduan BPJS Kesehatan, kelompok PPU Penyelenggara Negara mencakup antara lain:
- PNS pusat;
- PNS daerah;
- PPPK pusat;
- PPPK daerah;
- prajurit TNI;
- anggota Polri;
- pejabat negara;
- kelompok penyelenggara negara lain sesuai ketentuan.
Artinya, PPPK yang sudah diangkat dan didaftarkan oleh instansinya tidak menggunakan skema BPJS mandiri seperti peserta PBPU biasa.
Apakah PPPK Masih Memakai BPJS Kelas 1 dan 2?
Inilah bagian yang sering membuat bingung.
Perpres Nomor 59 Tahun 2024 mengubah Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan mengatur bahwa fasilitas ruang perawatan rawat inap JKN diberikan berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. KRIS mengatur standar sarana, jumlah tempat tidur, ventilasi, pencahayaan, kamar mandi, partisi, hingga fasilitas oksigen di ruang perawatan.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa selama masa transisi sistem JKN masih mengenal kelas I, II, dan III sambil mempersiapkan implementasi KRIS.
Pada 2026, pemerintah sudah masuk tahap yang lebih lanjut. SATUSEHAT Kementerian Kesehatan menyatakan semua peserta JKN yang menjalani rawat inap berhak memperoleh pelayanan di ruang perawatan sesuai standar KRIS.
Namun, implementasinya masih dalam proses transformasi. Pada Maret 2026, Menteri Kesehatan menerbitkan keputusan mengenai Tim Uji Coba Penerapan KRIS, sistem pembayaran iDRG, dan rujukan berbasis kemampuan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Verifikasi kesiapan rumah sakit juga masih berlangsung pada 2026.
Karena itu, pertanyaan “PPPK BPJS Kesehatan kelas berapa?” pada 2026 sebaiknya tidak hanya dilihat dari nomor kelas, tetapi juga dari penerapan KRIS di fasilitas kesehatan yang digunakan.
Baca Juga: BPJS PPPK Golongan 9 Kelas Berapa? Ini Ketentuan Hak Rawat Inapnya
Cara Membaca Hak Rawat PPPK di Masa Transisi KRIS
Agar tidak salah memahami informasi yang beredar, gunakan dua lapisan berikut.
Jika melihat data kepesertaan berbasis kelas
Ketentuan lama membagi hak PPU berdasarkan gaji atau upah:
- sampai Rp4 juta: hak kelas II;
- lebih dari Rp4 juta: hak kelas I.
Ketentuan tersebut menjelaskan mengapa data administrasi atau informasi lama seorang PPPK dapat menunjukkan kelas I atau II.
Jika berbicara fasilitas kamar rawat inap sekarang
Arah kebijakan pemerintah adalah KRIS, yakni standar ruang rawat inap yang berlaku untuk seluruh peserta JKN. SATUSEHAT menyebut semua peserta JKN yang membutuhkan rawat inap berhak mendapatkan pelayanan sesuai standar KRIS.
Jadi, KRIS bukan berarti PPPK kehilangan BPJS Kesehatan. Yang berubah adalah pendekatan terhadap standar ruang perawatan agar pelayanan rawat inap lebih setara.
Karena proses transformasinya masih berjalan, praktik di rumah sakit dapat mengikuti tahapan implementasi sistem JKN yang sedang berlaku.
Berapa Iuran BPJS Kesehatan PPPK?
PPPK tidak membayar seluruh iuran JKN sendiri.
Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menetapkan iuran peserta PPU sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan pembagian:
| Pembayar | Porsi Iuran |
|---|---|
| Pemberi kerja | 4% |
| Peserta/PPPK | 1% |
| Total | 5% |
Untuk PPU yang pemberi kerjanya merupakan penyelenggara negara, pembayaran dilakukan kepada BPJS Kesehatan melalui mekanisme pemerintah.
Dengan demikian, potongan BPJS pada PPPK bukan pembayaran iuran kelas seperti peserta mandiri yang memilih kelas berdasarkan nominal bulanan.
Besaran rupiah yang dipotong dapat berbeda antarpegawai karena dasar perhitungannya mengikuti penghasilan yang menjadi dasar iuran sesuai ketentuan.
Baca Juga: Bocoran! PPPK Teknis Sekolah Rakyat dan Trik Menjawab Soal Kompetensi Teknis
Apakah BPJS PPPK Menanggung Suami, Istri, dan Anak?
Perlindungan JKN bagi PPPK tidak hanya dapat mencakup pegawai yang bersangkutan.
BKN menjelaskan anggota keluarga peserta PPU dapat meliputi:
- suami atau istri yang sah;
- anak kandung;
- anak tiri dari perkawinan yang sah;
- anak angkat yang sah;
dengan batas dan persyaratan kepesertaan sesuai ketentuan JKN. Untuk anak, antara lain terdapat ketentuan mengenai status perkawinan, penghasilan, usia, dan pendidikan formal.
Layanan yang diperoleh peserta juga bukan hanya rawat inap. JKN mencakup pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pelayanan rujukan sesuai indikasi medis serta prosedur yang berlaku.
BKN mencatat pelayanan tersebut antara lain meliputi pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, obat, tindakan medis, pemeriksaan penunjang, hingga pelayanan rawat inap sesuai kebutuhan medis.
Jadi, manfaat BPJS Kesehatan PPPK tidak sebaiknya dinilai hanya berdasarkan kelas kamar.
Cara Cek Kelas dan Status BPJS Kesehatan PPPK
Jika ingin mengetahui status aktual kepesertaan, jangan hanya menggunakan informasi dari slip gaji atau bertanya kepada rekan kerja.
BPJS Kesehatan menyediakan Mobile JKN untuk melihat informasi kepesertaan. Melalui menu Info Peserta, pengguna dapat melihat nama, nomor JKN, status kepesertaan, tanggal lahir, serta informasi fasilitas kesehatan.
Langkah sederhananya:
- buka aplikasi Mobile JKN;
- login menggunakan akun yang terdaftar;
- pilih menu Info Peserta;
- cek status kepesertaan;
- periksa FKTP yang terdaftar dan data keluarga;
- jika data tidak sesuai, gunakan layanan perubahan data atau pengaduan JKN.
BPJS Kesehatan juga menyediakan Care Center 165 untuk layanan informasi, administrasi, dan pengaduan. Kanal ini dapat digunakan jika peserta membutuhkan konfirmasi mengenai hak rawat atau perubahan data kepesertaan.
Hal ini penting terutama bagi PPPK yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri, tanggungan pasangan, atau kategori lain sebelum diangkat menjadi ASN.
FAQ PPPK BPJS Kesehatan Kelas Berapa
PPPK BPJS Kesehatan kelas berapa?
Dalam sistem kelas berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta PPU dengan gaji sampai Rp4 juta memperoleh hak kelas II, sedangkan gaji lebih dari Rp4 juta memperoleh kelas I. Saat ini pelayanan rawat inap JKN juga sedang bertransformasi menuju standar KRIS.
Apakah semua PPPK otomatis mendapat BPJS kelas 1?
Tidak. Dalam skema berbasis kelas, hak rawat peserta PPU ditentukan berdasarkan gaji atau upah. Selain itu, kebijakan rawat inap kini diarahkan ke Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.
Apakah PPPK termasuk peserta BPJS mandiri?
Tidak jika sudah terdaftar melalui instansinya. PPPK pusat maupun daerah termasuk kelompok PPU Penyelenggara Negara dalam program JKN.
Berapa potongan BPJS Kesehatan untuk PPPK?
Iuran peserta PPU sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta sesuai ketentuan JKN.
Apakah keluarga PPPK bisa ikut BPJS Kesehatan?
Ya. Kepesertaan PPU dapat mencakup suami atau istri yang sah serta anak yang memenuhi persyaratan kepesertaan JKN.
Apakah BPJS kelas 1 dan 2 sudah dihapus karena KRIS?
Kebijakan JKN telah mengarah pada fasilitas rawat inap berstandar KRIS untuk seluruh peserta. Namun, pada 2026 proses transformasi dan uji coba penerapannya masih berlangsung, sehingga peserta perlu mengecek status aktual melalui Mobile JKN atau BPJS Kesehatan.
Jadi, jawaban untuk PPPK BPJS Kesehatan kelas berapa perlu melihat konteksnya. Dalam pengaturan berbasis kelas, PPPK sebagai peserta PPU dapat memiliki hak kelas II bila gaji sampai Rp4 juta dan kelas I bila lebih dari Rp4 juta. Namun, sistem JKN sekarang sedang bertransformasi menuju KRIS, yang memberikan standar fasilitas rawat inap kepada seluruh peserta JKN.
Untuk mengetahui hak yang benar-benar tercatat pada akun masing-masing, PPPK sebaiknya memeriksa Mobile JKN atau menghubungi BPJS Kesehatan. Cara ini lebih akurat dibanding menyamakan kelas berdasarkan golongan PPPK atau informasi peserta lain.
