Cara Memahami Hak Tunjangan PPPK Paruh Waktu dengan Baik

Seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menjadi salah satu jalur penting bagi tenaga non-ASN yang ingin memperoleh kepastian status di lingkungan pemerintahan. Setelah munculnya kebijakan PPPK paruh waktu, banyak peserta mulai mempertanyakan berbagai aspek teknis mengenai status tersebut, termasuk apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan seperti PPPK penuh waktu.

Pertanyaan ini wajar karena PPPK paruh waktu memiliki ketentuan penghasilan, jam kerja, dan perjanjian kerja yang berbeda. Oleh karena itu, calon maupun pegawai yang telah diusulkan menjadi PPPK paruh waktu perlu memahami aturan mengenai upah, fasilitas, masa kontrak, serta kemungkinan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.

Artikel ini membahas ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan regulasi terkait agar kamu tidak salah memahami hak PPPK paruh waktu.

1. Memahami Status PPPK Paruh Waktu

Sebelum membahas apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian PPPK paruh waktu.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK paruh waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Dengan demikian, PPPK paruh waktu tetap berstatus sebagai pegawai ASN, tetapi memiliki skema kerja dan penghasilan yang menyesuaikan kemampuan anggaran serta karakteristik pekerjaan pada instansinya.

Kebijakan PPPK paruh waktu diterapkan sebagai bagian dari penataan pegawai non-ASN. Pengangkatannya hanya dilakukan melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024, terutama bagi peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus atau mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tetapi tidak dapat mengisi kebutuhan yang tersedia.

Artinya, PPPK paruh waktu bukan formasi umum baru yang dapat dilamar melalui pendaftaran terpisah. Status tersebut diberikan melalui proses pengusulan dan penetapan oleh instansi kepada peserta yang memenuhi kriteria kebijakan penataan non-ASN.

Baca juga: Passing Grade Kelulusan PPPK Kemensos: Berapa Nilai Minimal agar Lolos?

2. Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan?

Lalu, apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan?

Jawaban yang paling tepat adalah PPPK paruh waktu tidak otomatis mendapatkan seluruh tunjangan yang diterima PPPK penuh waktu. Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 menyebutkan bahwa PPPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keputusan tersebut tidak merinci bahwa setiap PPPK paruh waktu pasti memperoleh tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, atau tambahan penghasilan lainnya.

Oleh karena itu, pemberian tunjangan atau fasilitas tambahan perlu dilihat berdasarkan beberapa hal, yaitu:

• ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• keputusan pengangkatan;
• isi perjanjian kerja;
• kebijakan instansi;
• sumber dan kemampuan anggaran;
• aturan khusus pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dengan demikian, kurang tepat apabila disebutkan bahwa seluruh tunjangan PPPK paruh waktu selalu diberikan secara proporsional berdasarkan jam kerja. Sampai saat ini, tidak ada ketentuan umum dalam KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan rumus pembagian tunjangan berdasarkan jumlah jam kerja.

Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapat THR dan Gaji ke-13?

Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 perlu dibedakan dari tunjangan rutin bulanan. Pada 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara serta kelompok penerima lainnya. Pelaksanaan yang bersumber dari APBN kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.

Namun, penerapan THR dan gaji ke-13 bagi PPPK paruh waktu belum dapat digeneralisasi sama pada seluruh instansi. Beberapa pemerintah daerah memberikan THR dan gaji ke-13 melalui kebijakan dan aturan pelaksanaan daerah masing-masing. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung memasukkan PPPK paruh waktu sebagai penerima melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2026. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan pemberian THR kepada PPPK paruh waktu merupakan kebijakan gubernur karena PPPK paruh waktu tidak disebutkan secara khusus dalam PP tersebut.

Karena pelaksanaannya dapat berbeda, PPPK paruh waktu perlu memeriksa peraturan teknis dan pengumuman resmi instansi masing-masing. Jangan langsung menyimpulkan bahwa seluruh PPPK paruh waktu pasti menerima THR atau gaji ke-13 dengan besaran yang sama.

Baca juga: Cara Mengetahui BPJS Kelas 1 untuk PPPK Golongan yang Tepat

3. Besaran Upah dan Fasilitas PPPK Paruh Waktu

Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 menetapkan bahwa PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran penghasilan yang diterima ketika masih menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nominal upah PPPK paruh waktu tidak selalu sama antara satu pegawai dan pegawai lainnya. Besarannya dapat dipengaruhi oleh:

• penghasilan yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN;
• upah minimum yang berlaku di wilayah kerja;
• ketersediaan anggaran instansi;
• jenis dan karakteristik pekerjaan;
• skema kerja yang tercantum dalam perjanjian;
• kebijakan penganggaran pemerintah pusat atau daerah.

Sumber pendanaan upah juga dapat berasal dari belanja selain belanja pegawai sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain upah, PPPK paruh waktu dapat memperoleh fasilitas lain apabila terdapat dasar aturan dan anggaran yang jelas.

Karena itu, istilah “upah” tidak sebaiknya langsung disamakan dengan “tunjangan”. Upah merupakan komponen penghasilan yang secara jelas dijamin dalam KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, sedangkan jenis fasilitas atau tambahan penghasilan lainnya harus diperiksa melalui aturan dan dokumen kepegawaian masing-masing.

4. Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Pengangkatan PPPK paruh waktu tidak dilakukan melalui seleksi baru yang berdiri sendiri. Mekanismenya berawal dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK yang mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu kepada Menteri PANRB berdasarkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran instansi.

Rincian kebutuhan tersebut mencakup jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Setelah rincian kebutuhan ditetapkan oleh Menteri PANRB, PPK mengusulkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN. Setelah nomor induk ditetapkan, PPK kemudian menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu.

Secara ringkas, mekanismenya meliputi:

1. Instansi mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan anggaran.
2. PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu.
3. Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan.
4. PPK mengusulkan nomor induk kepada BKN.
5. BKN menetapkan nomor induk atau identitas pegawai ASN.
6. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK paruh waktu.

Peserta yang telah masuk dalam proses pengusulan tetap perlu mengikuti informasi resmi dari instansi. Kelengkapan dokumen harus disampaikan sesuai jadwal karena peserta yang tidak melengkapi dokumen dalam batas waktu dapat dianggap mengundurkan diri.

Baca juga: Cara Efektif Meningkatkan Peluang Lolos Seleksi PPPK Paruh Waktu

5. Perjanjian Kerja dan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

PPPK paruh waktu melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja. Dokumen tersebut menjadi bagian penting karena memuat ketentuan mengenai pekerjaan, hak, kewajiban, dan hubungan kerja antara pegawai dengan instansi.

Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, perjanjian kerja PPPK paruh waktu paling sedikit memuat:

• nama jabatan;
• ekspektasi kinerja;
• unit kerja penempatan;
• skema kerja;
• masa perjanjian kerja;
• hak dan kewajiban;
• sanksi.

Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan setiap satu tahun sampai pegawai tersebut diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Perpanjangannya tidak otomatis karena tetap mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kebutuhan instansi.

Jangka waktu bekerja dan jumlah jam kerja ditetapkan oleh PPK berdasarkan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan. Dengan demikian, tidak tepat apabila menganggap seluruh PPPK paruh waktu memiliki jumlah jam kerja yang sama secara nasional.

Pegawai juga wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan dan tahunan berdasarkan capaian kinerja organisasi.

6. Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Menjadi Penuh Waktu?

PPPK paruh waktu dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu, tetapi perubahan status tersebut tidak berlangsung secara otomatis.

PPK dapat mengusulkan perubahan status dengan mempertimbangkan:

• ketersediaan anggaran instansi;
• kebutuhan organisasi;
• hasil penilaian atau evaluasi kinerja;
• ketersediaan rincian kebutuhan PPPK;
• persetujuan dan proses administrasi sesuai ketentuan.

Hasil evaluasi kinerja juga digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang perjanjian kerja atau mengangkat pegawai menjadi PPPK penuh waktu. Setelah kebutuhan ditetapkan, perubahan status diproses melalui pertimbangan teknis BKN dan keputusan pengangkatan oleh PPK.

Oleh sebab itu, pegawai perlu menjaga kinerja, disiplin, dan kepatuhan terhadap ketentuan ASN. Kinerja yang baik dapat menjadi salah satu pertimbangan penting, tetapi bukan satu-satunya syarat perubahan status.

7. Hal yang Perlu Diperiksa oleh PPPK Paruh Waktu

Selain mengetahui apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan, pegawai perlu memeriksa seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengangkatannya.

Beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan meliputi:

Periksa Besaran Upah

Pastikan nominal upah, mekanisme pembayaran, dan sumber pendanaannya dijelaskan dengan jelas. Tanyakan kepada pengelola kepegawaian apabila terdapat perbedaan antara pengumuman dan dokumen perjanjian.

Pahami Skema dan Jam Kerja

Periksa jumlah hari kerja, durasi kerja, lokasi penempatan, serta mekanisme pencatatan kehadiran. Jangan mengasumsikan bahwa istilah paruh waktu berarti jam kerja yang sama di semua instansi.

Periksa Fasilitas dan Tambahan Penghasilan

Cari tahu apakah terdapat uang makan, jaminan sosial, tambahan penghasilan, THR, gaji ke-13, atau fasilitas lainnya. Pastikan informasi tersebut memiliki dasar aturan atau tercantum dalam dokumen resmi.

Pahami Target Kinerja

Pelajari SKP dan indikator yang digunakan dalam evaluasi. Hasil penilaian kinerja dapat memengaruhi perpanjangan perjanjian maupun pertimbangan perubahan status.

Gunakan Sumber Informasi Resmi

Utamakan informasi dari Kementerian PANRB, BKN, SSCASN, pemerintah daerah, dan instansi tempat bekerja. Informasi dari media sosial sebaiknya tidak langsung dijadikan dasar sebelum dikonfirmasi melalui sumber resmi.

Bagi kamu yang masih mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi PPPK secara umum, latihan soal dan pemahaman materi kompetensi tetap diperlukan. Platform pembelajaran seperti JadiPPPK dapat membantu kamu menyusun jadwal belajar, mengikuti simulasi CAT, serta mengevaluasi kemampuan secara lebih terarah sesuai jabatan yang ditargetkan.

Ringkasan

Jadi, apakah PPPK paruh waktu dapat tunjangan? PPPK paruh waktu tidak otomatis memperoleh seluruh tunjangan yang diterima PPPK penuh waktu. Ketentuan resmi menjamin pemberian upah dan membuka kemungkinan adanya fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Besaran upah paling sedikit mengikuti penghasilan sebelumnya sebagai pegawai non-ASN atau upah minimum wilayah. Sementara itu, tunjangan, THR, gaji ke-13, maupun tambahan penghasilan lainnya perlu dilihat dari regulasi khusus, kemampuan anggaran, isi perjanjian kerja, dan kebijakan instansi.

Karena ketentuan dapat berbeda antarinstansi, setiap PPPK paruh waktu perlu membaca keputusan pengangkatan dan perjanjian kerja secara teliti serta meminta penjelasan resmi dari pengelola kepegawaian. Dengan memahami hak, kewajiban, dan mekanisme evaluasi, pegawai dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang sekaligus mempersiapkan peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Sumber Referensi

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.
• Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
• Kementerian PANRB, Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu.
• Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.