THR PPPK 2026 Bukan Cuma Gaji Pokok, Ini Komponen dan Cara Hitungnya
Besaran yang diterima juga tidak selalu hanya sebesar satu kali gaji pokok. Untuk PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN, THR dapat mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatansumber atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja sesuai ketentuan. Sementara bagi PPPK daerah, terdapat pengaturan tersendiri terkait tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masa kerja. PPPK yang belum bekerja selama satu tahun tetap dapat memperoleh THR, tetapi kerugiannya bisa dihitung secara proporsional. Oleh karena itu, nominal THR PPantara satu pegawai dan pegawai lainnya tidak selalu sama. Daftar Isi 1. Menyelami Tahapan Seleksi PPPK Terbaru 1.1 Registrasi Online dan Seleksi Administrasi 1.2 Seleksi Kompetensi Berbasis CAT (Computer Assisted Test) 1.3 Seleksi Tambahan oleh Instansi (Jika Ada) 1.4 Pengumuman Hasil dan Proses Pemberkasan 2. Menyingkap Materi Tes PPPK yang Wajib Dikuasai 2.1 Kompetensi Teknis Sesuai Formasi 2.2 Kompetensi Manajerial 2.3 Kompetensi Sosial Kultural 3. Strategi Belajar dan Persiapan yang Terarah 3.1 Memulai dengan Rencana Belajar Realistis 3.2 Latihan Soal dan Evaluasi Berkala 3.3 Fokus pada Materi Sesuai Formasi 4. Mengenali Pola Soal dan Tantangan Seleksi PPPK 4.1 Jenis dan Pola Soal yang Muncul 4.2 Tingkat Kesulitan dan Tantangan 5. Tips Lolos Tahapan dan Menghadapi THR PPPK 2026 5.1 Pendekatan dalam Mengerjakan Soal CAT 5.2 Manajemen Waktu Saat Ujian 5.3 Teknik Menjawab Soal Situasional 5.4 Menghadapi Wawancara Berbasis CAT Mini FAQ Ringkasan THR PPPK 2026 Sudah Memiliki Dasar Hukum Resmi Pemberian THR PPPK 2026 bukan sekedar kebijakan internal masing-masing instansi. Pemerintah telah menetapkannya melalui PP Nomor 9 Tahun 2026 yang berlaku sejak 3 Maret 2026. Untuk pembayaran yang bersumber dari APBN, ketentuan teknis selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 . Aturan tersebut mengatur mekanisme pembayaran THR dan gaji ketiga belas melalui satuan kerja serta KPPN.Dengan adanya aturan ini, PPPK mempunyai dasar yang jelas untuk menerima THR selama memenuhi ketentuan sebagai peneri PPPK Termasuk Penerima THR 2026 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK merupakan salah satu kelompok aparatur negara yang memperoleh THR 2026.Untuk pembayaran melalui APBN, penerima THR mencakup antara lain PNS, CPNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara Artinya, status sebagai PPPK tidak menghilangkan hak memperoleh THR hanya karena pegawai bekerja berdasarkan perjanjian kerja.Namun besarannya tetap dipengaruhi oleh komponen pendapatan, sumber anggaran Komponen THR PPPK Pusat Untuk PPPK yang THR-nya bersumber dari APBN , komponen yang dapat diperhitungkan meliputi: Ketentuan tersebut membuat THR PPPK pusat tidak tepat jika hanya disebut sebagai “satu kali gaji pokok”.Jumlah yang diterima seseorang dapat berbeda karena struktur pendapatan antara satu PPPKMisalnya, PPPK yang menerima tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat memiliki komponen THR yang berbeda dengan pegawai yang tidak menerima komponen tersebut. Komponen THR PPPK Daerah PPPK yang bekerja pada pemerintah daerah menggunakan sumber anggaran APBD .Secara umum, komponen THR daerah mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan pendapatan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan , dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku.Karena kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, komponen tambahan penghasilan tidak dapat berkomunikasi secara sama antara PPPK di satu pemerintah daerah dengan daerah lainnya. Jadwal Pencairan THR PPPK 20 PP Nomor 9 Tahun 2026 mengatur bahwa THR dapat menghubungi paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya . Untuk pembayaran THR tahun 2026, proses pencairan dapat dimulai sejak 5 Maret 2026 . Jika pada waktu tersebut pembayaran belum dapat dilakukan, THR tetap dapat menginstal setelah Hari Raya. Jadi, aturan tidak menyatakan bahwa seluruh pegawai harus menerima transfer pada hari yang sama.Waktu masuknya THR ke rekening dapat mempengaruhi proses administrasi pembayaran di satuan kerja atau pemerintah daerah masing-masing. Besaran THR Mengacu pada Penghasilan Februari 2026 Dasar perhitungan THR 2026 menggunakan komponen penghasilan yang pembayarannya pada Februari 2026 . Misalnya, seorang PPPK pada bulan Februari menerima: gaji pokok + tunjangan keluarga + tunjangan pangan + tunjangan jabatan + tunjangan kinerja maka komponen yang memenuhi ketentuan tersebut menjadi dasar pembayaran THR.Namun, bukan berarti seluruh jenis insentif atau pembayaran tambahan otomatis masuk ke THR.Hanya komponen yang memang ditentukan dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 dan aturan pelaksanaannya yang diperhitungkan. Hitung THR Salah satu ketentuan penting pada THR PPPK 2026 berlaku bagi pegawai yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun.PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun memperoleh THR secara proporsional berdasarkan jumlah bulan bekerja . Rumus sederhananya adalah: THR = jumlah bulan bekerja 12 × penghasilan satu bulan Misalnya, penghasilan yang menjadi dasar THR sebesar Rp4.800.000 dan masa kerja yang diperhitungkan adalah enam bulan. Perhitungannya: 6 ÷ 12 × Rp4.800.000 = Rp2.400.000 Dengan mekanisme ini, PPPK baru tidak otomatis memperoleh nominal satu bulan penuh jika belum memenuhi masa kerja satu tahun. PPPK dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Bulan Ada ketentuan tambahan untuk PPPK yang baru mulai bekerja mendekati Hari Raya.PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya 2026 tidak diberikan THR . Petunjuk teknis pemerintah memberikan ilustrasi: PPPK yang mulai bekerja 1 Maret 2026 belum memenuhi satu bulan kalender sebelum Hari Raya sehingga tidak memperoleh THR 2026. Sementara PPPK yang mulai bekerja 1 Februari 2026 telah memenuhi satu bulan kalender dan dapat memperoleh sebesar: 1/12 × penghasilan satu bulan. Oleh karena itu, tanggal mulai bekerja atau TMT menjadi penting ketika menentukan hak THR bagi PPPK yang baru diangkat. Pajak dan Potongan THR PPPK 2026 Pembayaran THR tahun 2026 tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Namun, THR tetap merupakan objek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan. Untuk THR yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis, Pajak Penghasilan tersebut ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, jangan langsung mengurangi perkiraan THR dengan berbagai jenis potongan yang sebenarnya tidak termasuk dalam ketentuan pembayaran THR.Jika terdapat perbedaan nominal, pegawai dapat memeriksa rincian komponen penghasilan dan mekanisme pembayaran pada instansi masing-masing. THR PPPK dan Gaji ke-13 Merupakan Hak yang Berbeda THR dan gaji ketiga belas sering dianggap sebagai satu pembayaran yang sama. Padahal keduanya merupakan dua hak yang berbeda.THR diberikan berkaitan dengan Hari Raya, sedangkan gaji ketiga belas diberikan secara terpisah berdasarkan ketentuan pemerintah. PP Nomor
Berapa THR PPPK 2026? Cek Komponen, Rumus, dan Jadwal Cair
Berapa THR PPPK 2026 menjadi pertanyaan penting bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terutama guru, tenaga kesehatan, dan pegawai teknis di instansi pusat maupun daerah. Tidak sedikit yang mengira THR PPPK selalu sama dengan satu kali gaji pokok. Padahal, perhitungannya bisa mencakup beberapa komponen penghasilan. Untuk 2026, pemerintah sudah menerbitkan aturan resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. PPPK termasuk kelompok aparatur negara yang berhak menerima THR sesuai ketentuan tersebut. Pemerintah juga mengumumkan bahwa komponen THR ASN 2026 dibayarkan 100 persen sesuai ketentuan, meliputi gaji pokok serta sejumlah tunjangan yang menjadi hak pegawai. Pencairannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Lalu, sebenarnya berapa THR yang diterima PPPK? Berikut penjelasannya. Daftar Isi 1.Berapa THR PPPK 2026? Tidak ada satu nominal THR yang berlaku sama untuk seluruh PPPK.Besaran yang diterima bergantung pada penghasilan dan komponen yang menjadi hak pegawai. Untuk PPPK yang penghasilannya bersumber dari APBN, komponen THR dapat terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.Dengan demikian, THR PPPK tidak tepat jika hanya disebut “satu kali gaji pokok”.Sebagai gambaran sederhana:THR PPPK = gaji pokok + tunjangan keluarga + tunjangan pangan + tunjangan jabatan/umum + komponen tunjangan yang memenuhi ketentuan.Namun, komposisinya perlu dibedakan antara pegawai instansi pusat dan pemerintah daerah. Baca juga: Strategi Efektif Mengerjakan Tes Kompetensi PPPK 2. Urutan Tahapan Seleksi PPPK yang Wajib Dipahami Penting untuk diketahui, tahapan seleksi PPPK sudah terstruktur dengan baik dan harus dilalui secara berurutan. Pahami dulu secara singkat gambaran setiap tahapannya sebelum berfokus pada materi tes yang diujikan. 2.1 Registrasi Online dan Verifikasi Administrasi Peserta harus mendaftar melalui portal resmi yang disediakan pemerintah. Di tahap ini, Anda akan mengunggah dokumen persyaratan seperti ijazah, sertifikat pendukung, hingga identitas. Admin instansi akan melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen. 2.2 Tes Kompetensi Berbasis CAT Setelah lolos seleksi administrasi, peserta akan menghadapi tes kompetensi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Tes ini terdiri dari: 2.3 Seleksi Tambahan Berdasarkan Kebijakan Instansi Beberapa instansi menerapkan seleksi tambahan, seperti wawancara atau tes keterampilan khusus. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan instansi yang lebih spesifik. 2.4 Pengumuman Hasil dan Proses Pemberkasan Setelah dinyatakan lolos semua tahapan, peserta diwajibkan melengkapi proses pemberkasan administrasi. Ini termasuk penandatanganan kontrak PPPK dan persiapan administratif lain sebelum resmi bekerja. Baca juga: Tahapan Lengkap Seleksi PPPK Guru dan Nakes 3.Komponen THR PPPK Pusat Bagi PPPK yang anggarannya berasal dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 mengatur lima komponen utama THR. Komponen THR Status Keterangan Gaji Pokok Ya Dihitung berdasarkan besaran gaji pokok yang menjadi hak PPPK sesuai golongan dan masa kerja. Tunjangan Keluarga Ya Diberikan kepada PPPK yang memenuhi ketentuan penerima tunjangan keluarga. Tunjangan Pangan Ya Menjadi salah satu komponen THR sesuai ketentuan pembayaran yang berlaku. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum Ya Besarannya mengikuti jabatan atau jenis tunjangan yang diterima PPPK. Tunjangan Kinerja Ya, sesuai Berlaku bagi PPPK instansi pusat yang berhak menerima tunjangan kinerja sesuai aturan. Besaran tersebut mengikuti pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan pegawai.Pemerintah bahkan menegaskan dalam pengumuman THR 2026 bahwa komponen yang memenuhi ketentuan tersebut dibayarkan 100 persen penuh. Jadi, PPPK pusat yang memiliki tunjangan kinerja dapat memperoleh THR lebih besar daripada pegawai dengan gaji pokok yang sama tetapi tidak memiliki komponen tersebut. Baca juga: Teknik Efektif Memahami Materi Tes PPPK 4.Komponen THR PPPK Daerah Perhitungan untuk PPPK yang penghasilannya berasal dari APBD memiliki sedikit perbedaan.PP Nomor 9 Tahun 2026 menyebut THR PNS dan PPPK daerah terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan dengan batas paling banyak sebesar tambahan penghasilan satu bulan.Namun, tambahan penghasilan tersebut diberikan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, THR PPPK daerah tidak selalu mempunyai nominal yang sama antara satu kabupaten, kota, atau provinsi dengan daerah lainnya.Karena itu, dua PPPK dengan jabatan yang terlihat sama dapat menerima total THR berbeda apabila komponen tambahan penghasilan dari pemerintah daerahnya berbeda. 5. Apakah PPPK Masa Kerja Kurang dari Setahun Mendapat THR? Ya, tetapi ada ketentuan khusus.Untuk PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun, THR diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan bekerja. Ketentuan ini tercantum dalam petunjuk teknis pembayaran THR 2026 Kementerian Keuangan. Rumus sederhananya adalah: THR = jumlah bulan bekerja ÷ 12 × penghasilan satu bulan yang menjadi dasar THR Misalnya seorang PPPK baru memenuhi masa kerja enam bulan, maka dasar perhitungannya adalah: 6/12 × penghasilan bulanan yang menjadi komponen THR.Jadi, PPPK yang belum bekerja selama satu tahun tidak otomatis memperoleh THR penuh. 6.Kapan THR PPPK 2026 Cair? Untuk 2026, pemerintah sudah melakukan pembayaran THR.Sekretariat Negara mengumumkan bahwa pencairan THR aparatur negara dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. PPPK termasuk dalam kelompok penerima THR tersebut. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR kepada sekitar 10,5 juta aparatur negara dan penerima lainnya, termasuk ASN pusat, ASN daerah, TNI, Polri, serta pensiunan. Karena sekarang sudah melewati periode pembayaran tersebut, pembahasan THR PPPK 2026 bukan lagi sebatas perkiraan.Aturan, komponen, dan mekanisme pembayarannya sudah ditetapkan pemerintah. 7.Bagaimana THR Guru PPPK 2026? Guru PPPK juga termasuk penerima THR sesuai ketentuan.Untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tetapi tidak menerima tunjangan kinerja, pemerintah dapat memberikan tunjangan profesi guru yang diterima dalam satu bulan sebagai salah satu komponen sesuai ketentuan. Aturan untuk guru ASN daerah juga memiliki ketentuan tersendiri.Jika guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana komponen THR daerah, pemerintah daerah dapat memberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima satu bulan, dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Artinya, ketika membahas THR guru PPPK, jangan hanya melihat gaji pokok.Status penerimaan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan juga perlu diperhatikan. 8.Jadi, Berapa THR PPPK 2026 yang Diterima? Jawabannya bergantung pada status, masa kerja, dan komponen penghasilan masing-masing PPPK.Untuk PPPK pusat yang sudah memenuhi masa kerja, THR dapat mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan.Sementara PPPK daerah dapat menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan atau umum,
Gaji PPPK 2025 D3? Cek Nominalnya Sekarang!
Gaji PPPK 2025 D3 – Gaji PPPK 2025 D3 menjadi topik yang banyak dicari oleh lulusan Diploma yang ingin bergabung sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Mengetahui rincian Gaji PPPK 2025 D3 sangat penting sebagai pertimbangan sebelum mendaftar dan mengikuti seleksi. Berdasarkan kebijakan terbaru, Gaji PPPK 2025 D3 tetap mengacu pada sistem penggajian ASN dengan komponen gaji pokok, tunjangan kinerja, serta tunjangan lainnya. Dengan prospek yang menjanjikan, informasi mengenai Gaji PPPK 2025 D3 perlu dipahami agar calon peserta Mampu menyusun perencanaan masa depan dengan lebih terarah. Rincian Gaji PPPK 2025 Terbaru Gaji PPPK 2025 ditetapkan berdasarkan regulasi terbaru yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang perubahan kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebelumnya, besaran gaji PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, namun kini mengalami penyesuaian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Penyesuaian gaji ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendorong produktivitas para PPPK. Dengan skema penggajian yang disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab, diharapkan PPPK dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional. Berikut rincian terbaru gaji PPPK 2025 berdasarkan golongan: Sumber: detik.com Baca juga: Masa Depan Honorer PPPK, Cek Sekarang Jangan Lewatkan! Jadwal Pencairan THR PNS 2025 dan Komponennya Berdasarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025. Sementara itu, pencairan THR PNS pada tahun sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024. THR bagi PNS diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani negara. Penerima THR ini meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, Termasuk prajurit TNI, personel kepolisian, serta pejabat pemerintahan. Sumber dana untuk THR PNS berasal dari APBN dan diberikan dalam bentuk paket lengkap yang mencakup lima komponen utama, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencairan THR bagi PNS dan ASN lainnya dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu, pembayaran THR PNS 2025 diperkirakan akan cair sekitar tanggal 20 Maret 2025. Pemberian THR ini bertujuan untuk membantu para ASN dalam memenuhi kebutuhan mereka menjelang perayaan Lebaran. Apakah kamu sudah merencanakan penggunaan THR tahun ini? Baca juga: Pendaftaran PPPK 2025 kapan dibuka? Jangan Sampai Telat! Rincian Gaji ke-13 dan THR ASN 2025 Ketentuan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024. THR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada ASN yang meliputi PNS, calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Sumber dana THR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nominal yang mencakup lima komponen utama, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Berikut rincian besaran THR dan gaji ke-13 yang akan diterima oleh ASN pada tahun 2025: 1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Non-Struktural 2. Pegawai Non-ASN pada Lembaga Non-Struktural 3. Besaran THR dan Gaji ke-13 Berdasarkan Pendidikan dan Masa Kerja A. Lulusan SD/SMP/Sederajat B. Lulusan SMA/Diploma I C. Lulusan Diploma II/Diploma III D. Lulusan Strata I/Diploma IV E. Lulusan Strata II/Strata III Sumber: nasional.kontan.co.id Dengan rincian tersebut, ASN bisa memperkirakan besaran gaji ke-13 dan THR yang akan diterima di tahun 2025. Bagaimana menurutmu, apakah jumlah ini sudah sesuai dengan harapan? Baca juga: Apakah 2025 Ada CPNS untuk Guru? Cek Formasi Ini! Gaji PPPK 2025 D3 menjadi topik yang sangat penting bagi lulusan Diploma yang ingin berkarier Berstatus sebagai pegawai pemerintahan dengan kontrak kerja dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya penyesuaian gaji berdasarkan regulasi terbaru, kesejahteraan PPPK semakin diperhatikan oleh pemerintah. Selain gaji pokok, PPPK juga berhak menerima berbagai tunjangan yang membuat total penghasilan mereka lebih kompetitif dibandingkan sektor swasta. Selain gaji bulanan, PPPK juga berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan tahunan. Dengan skema penggajian yang lebih baik dan kepastian regulasi, PPPK menjadi pilihan menarik bagi banyak lulusan D3 yang ingin mendapatkan pekerjaan stabil dengan prospek jangka panjang. Bagi calon peserta seleksi, memahami komponen gaji dan tunjangan ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk lebih giat dalam persiapan tes. Sumber: PROGRAM PREMIUM PPPK 2025 “Kami Bantu, Kami Pandu, Kami Bimbing Sampai Amazing!” 🌟 📋 Cara Membeli dengan Mudah Testimoni Bimbel PPPK 2024 Mau berlatih Soal-soal PPPK 2025? Ayoo segera Masuk Grup Latihan Soal-soal PPPK 2024 Sekarang juga!!