Tunjangan Apa Saja yang Diterima PPPK? Pahami Jenis Tunjangan dan Persiapan Seleksinya

Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK kini menjadi pilihan karier yang semakin diminati. Kesempatan ini dapat diikuti oleh tenaga profesional, tenaga non-ASN, tenaga honorer, maupun pelamar lain yang memenuhi persyaratan jabatan. Kesempatan bagi fresh graduate tetap bergantung pada kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan ketentuan formasi yang dibuka.

Seleksi PPPK yang berbasis kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara membutuhkan persiapan matang. Selain memahami proses seleksi, pelamar juga perlu mengetahui hak yang dapat diterima setelah diangkat, termasuk tunjangan apa saja yang diterima PPPK.

Berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempatnya bekerja. Ketentuan gaji PPPK kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Artikel ini akan membahas jenis tunjangan PPPK, tahapan seleksi, materi tes, serta strategi belajar yang dapat diterapkan. Pembahasan mengenai penghasilan dalam artikel ini terutama mengacu pada PPPK penuh waktu. Ketentuan upah dan fasilitas PPPK paruh waktu mengikuti kebijakan tersendiri sesuai peraturan dan kemampuan anggaran instansi.

1. Tunjangan Apa Saja yang Diterima PPPK?

Setelah berhasil lolos seleksi dan resmi diangkat, PPPK berhak memperoleh gaji serta tunjangan sesuai jabatan dan instansi tempatnya bekerja.

Perpres Nomor 98 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tunjangan PPPK terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Pembayarannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja.

Karena kebijakan setiap instansi dapat berbeda, total penghasilan PPPK tidak selalu sama. Besarannya dipengaruhi oleh golongan, masa kerja golongan, jabatan, lokasi penempatan, kebijakan instansi, dan komponen tunjangan yang diterima.

1.1 Tunjangan Keluarga

PPPK yang memenuhi persyaratan dapat menerima tunjangan keluarga. Komponen ini mencakup tunjangan suami atau istri serta tunjangan anak.

Untuk PPPK yang penghasilannya bersumber dari APBN, tunjangan suami atau istri diberikan sebesar 10 persen dari gaji pokok. Sementara itu, tunjangan anak diberikan sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batas maksimal dua anak yang memenuhi persyaratan. Ketentuan pemberiannya memerlukan dokumen keluarga dan mengikuti aturan administrasi kepegawaian.

Tunjangan tersebut tidak langsung diberikan hanya berdasarkan status pernikahan. PPPK perlu melaporkan perubahan data keluarga dan menyerahkan dokumen pendukung kepada pengelola kepegawaian atau pengelola gaji.

1.2 Tunjangan Pangan

PPPK juga dapat memperoleh tunjangan pangan. Pembayarannya dapat diberikan dalam bentuk beras atau uang yang nilainya mengikuti ketentuan pemerintah.

Dalam mekanisme pembayaran PPPK pusat, tunjangan beras dapat diberikan untuk PPPK dan anggota keluarga yang berhak memperoleh tunjangan. Jumlah dan bentuk pembayarannya mengikuti kebijakan yang berlaku pada periode pembayaran.

Tunjangan pangan berbeda dengan uang makan. Uang makan biasanya berhubungan dengan kehadiran kerja dan aturan internal instansi, sedangkan tunjangan pangan merupakan salah satu komponen tunjangan yang disebutkan dalam ketentuan penghasilan PPPK.

1.3 Tunjangan Jabatan Fungsional

PPPK yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional tertentu dapat menerima tunjangan jabatan fungsional. Besarannya disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan yang diduduki.

Contohnya adalah PPPK yang bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, penyuluh, analis, pranata komputer, arsiparis, atau jabatan fungsional lainnya. Namun, tunjangan jabatan fungsional tidak diberikan hanya berdasarkan latar belakang pendidikan.

Pegawai harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional, memenuhi ketentuan pelantikan atau penugasan, serta mulai melaksanakan tugas berdasarkan dokumen kepegawaian yang sah. Waktu mulai pembayarannya juga mengikuti tanggal mulai melaksanakan tugas dan ketentuan penggajian.

1.4 Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum

Perpres Nomor 98 Tahun 2020 juga mencantumkan tunjangan jabatan struktural sebagai salah satu jenis tunjangan PPPK. Pemberiannya berlaku apabila PPPK menduduki jabatan yang memenuhi ketentuan.

Dalam praktik penggajian, pegawai yang tidak menerima tunjangan jabatan tertentu dapat memperoleh tunjangan umum apabila memenuhi persyaratan. Namun, PPPK tidak menerima tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan umum secara bersamaan untuk kedudukan yang sama.

Jenis tunjangan yang dibayarkan akan disesuaikan dengan status jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan dan ketentuan instansi.

1.5 Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan

Tunjangan kinerja atau tukin bukan komponen yang otomatis diterima seluruh PPPK dengan jumlah yang sama.

PPPK yang bekerja pada kementerian atau lembaga dapat menerima tunjangan kinerja apabila peraturan mengenai tukin di instansi tersebut mencakup PPPK. Besarannya biasanya dipengaruhi oleh kelas jabatan, capaian kinerja, tingkat kehadiran, dan ketentuan internal instansi.

Sementara itu, PPPK yang bekerja di pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan penghasilan pegawai atau TPP apabila pemerintah daerah memiliki kebijakan dan kemampuan anggaran untuk memberikannya.

Dengan demikian, dua PPPK dengan golongan dan jabatan serupa dapat memperoleh total penghasilan berbeda apabila bekerja pada instansi atau daerah yang berbeda.

1.6 THR dan Gaji Ketiga Belas

Selain gaji dan tunjangan bulanan, PPPK dapat menerima Tunjangan Hari Raya atau THR serta gaji ketiga belas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

Untuk tahun 2026, pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, termasuk PPPK, diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2026. Pelaksanaan pembayaran yang bersumber dari APBN diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 13 Tahun 2026.

THR dan gaji ketiga belas bukan tunjangan rutin bulanan. Pembayarannya dilakukan pada waktu yang ditentukan pemerintah dengan komponen dan persyaratan yang mengikuti peraturan tahun berjalan.

Untuk PPPK daerah, pelaksanaannya juga memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan dalam pengelolaan APBD.

1.7 Fasilitas Kesehatan dan Jaminan Sosial

Selain penghasilan, PPPK memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan bagi Pegawai ASN.

UU Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Jaminan sosial Pegawai ASN mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti mekanisme jaminan pensiun PPPK otomatis sama dengan pensiun bulanan PNS. Bentuk program, mekanisme iuran, persyaratan, dan pembayaran manfaat mengikuti peraturan pelaksana yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, kurang tepat apabila langsung menyatakan PPPK sama sekali tidak memiliki jaminan hari tua. Di sisi lain, pembaca juga tidak sebaiknya langsung menyamakan skema pensiun PPPK dengan skema pensiun PNS tanpa melihat ketentuan pelaksana terbaru.

Untuk mendapatkan informasi sesuai kondisi masing-masing, PPPK dapat memeriksa data kepesertaan melalui instansi, pengelola kepegawaian, BPJS Kesehatan, TASPEN, atau lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah.

2. Tahapan Seleksi PPPK yang Wajib Dilalui

Memahami tahapan seleksi PPPK sangat penting agar pelamar dapat menyiapkan dokumen dan strategi belajar secara tepat. Mekanisme seleksi dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah dan kebutuhan masing-masing instansi.

Secara umum, tahapan seleksi PPPK meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil, serta pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

2.1 Registrasi Online dan Seleksi Administrasi

Peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui portal SSCASN BKN ketika seleksi resmi dibuka. Pelamar harus membuat akun, memilih formasi, mengisi data, dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan.

Dokumen yang diminta dapat berupa:

• kartu tanda penduduk;
• ijazah dan transkrip nilai;
• pasfoto;
• surat lamaran;
• surat pernyataan;
• bukti pengalaman kerja;
• sertifikat profesi;
• dokumen lain sesuai formasi.

Setelah pendaftaran ditutup, instansi akan memeriksa kesesuaian dokumen dengan persyaratan jabatan. Kesalahan memilih formasi, mengunggah dokumen, atau mencantumkan pengalaman kerja dapat membuat pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pelamar perlu membaca pengumuman instansi secara menyeluruh karena setiap formasi dapat memiliki ketentuan berbeda.

2.2 Seleksi Kompetensi Berbasis CAT

Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT BKN.

Pada seleksi PPPK terakhir, materi seleksi kompetensi mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

Jumlah soal, durasi ujian, pembobotan nilai, dan mekanisme kelulusan tidak selalu sama setiap tahun. Karena itu, peserta harus menggunakan pengumuman resmi pada tahun seleksi sebagai acuan utama.

2.3 Seleksi Tambahan Sesuai Instansi

Instansi tertentu dapat menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan apabila dibutuhkan untuk menilai kemampuan khusus yang tidak dapat diukur sepenuhnya melalui CAT.

Bentuknya dapat berupa:

• tes praktik kerja;
• tes keterampilan;
• uji kompetensi;
• tes fisik atau kesamaptaan untuk jabatan tertentu;
• wawancara langsung;
• pemeriksaan kesehatan;
• bentuk penilaian lain sesuai jabatan.

Seleksi tambahan tidak selalu diterapkan pada semua instansi dan formasi. Pelamar harus memperhatikan pengumuman resmi agar mengetahui apakah formasi yang dipilih memiliki tes tambahan.

2.4 Pengumuman Hasil dan Pemberkasan

Setelah seluruh rangkaian seleksi selesai, instansi akan mengumumkan hasil kelulusan. Kelulusan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh nilai tinggi, tetapi juga oleh mekanisme pengolahan nilai, urutan prioritas pelamar, jumlah kebutuhan, dan ketentuan seleksi pada periode tersebut.

Peserta yang dinyatakan lulus harus mengikuti proses pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan penetapan nomor induk PPPK.

Dokumen harus diisi dengan benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian data atau dokumen dapat menghambat proses penetapan nomor induk dan pengangkatan.

Baca juga: Berapa Lama Pengembangan Kompetensi bagi PPPK? Cek Durasi dan Ketentuannya

3. Materi Tes PPPK yang Perlu Kamu Kuasai

Salah satu kunci keberhasilan dalam seleksi PPPK adalah memahami materi yang diujikan. Peserta tidak cukup hanya menghafal soal karena banyak pertanyaan dirancang untuk mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi kerja.

3.1 Kompetensi Teknis Sesuai Formasi

Kompetensi teknis mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berkaitan langsung dengan jabatan yang dilamar.

Materinya berbeda untuk setiap formasi. Sebagai contoh, pelamar jabatan guru dapat menghadapi materi yang berkaitan dengan pembelajaran dan bidang studi. Pelamar tenaga kesehatan akan menghadapi materi sesuai profesi dan layanan kesehatan. Sementara itu, pelamar tenaga teknis akan diuji berdasarkan tugas serta kompetensi jabatannya.

Karena bobot kompetensi teknis biasanya penting dalam penentuan hasil, peserta perlu mempelajari uraian jabatan, materi pokok resmi, dan dasar pengetahuan yang relevan.

3.2 Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial mengukur kemampuan peserta dalam menjalankan tugas organisasi secara profesional.

Beberapa aspek yang dapat dinilai meliputi:

• integritas;
• kerja sama;
• komunikasi;
• orientasi pada hasil;
• pelayanan publik;
• pengembangan diri dan orang lain;
• pengelolaan perubahan;
• pengambilan keputusan.

Soal kompetensi manajerial sering berbentuk situasi kerja. Peserta diminta memilih tindakan yang paling efektif, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan organisasi.

3.3 Kompetensi Sosial Kultural

Kompetensi sosial kultural menilai kemampuan peserta berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.

Peserta perlu memahami pentingnya:

• menghargai keberagaman;
• menjaga sikap profesional;
• bersikap adil;
• membangun komunikasi yang inklusif;
• menghindari diskriminasi;
• menjaga persatuan;
• memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Jawaban terbaik biasanya menunjukkan kemampuan menjaga kepentingan publik tanpa mengabaikan etika, aturan, dan keberagaman masyarakat.

3.4 Wawancara Berbasis CAT

Wawancara dalam seleksi kompetensi PPPK umumnya dilaksanakan melalui sistem CAT. Artinya, peserta bukan melakukan percakapan lisan secara langsung dengan pewawancara, melainkan menjawab pertanyaan melalui komputer.

Bagian ini digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Saat mengerjakannya, pilih jawaban yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, profesionalitas, dan etika pelayanan publik.

Peserta sebaiknya tidak hanya memilih jawaban yang terdengar paling baik. Pertimbangkan juga apakah tindakan tersebut realistis, sesuai kewenangan, dan tidak melanggar prosedur.

4. Strategi Belajar dan Persiapan Menghadapi Tes PPPK

Persiapan yang terarah memberikan keuntungan besar saat menghadapi seleksi PPPK. Mulailah dengan mempelajari pengumuman resmi dan persyaratan formasi yang akan dilamar.

Buat jadwal belajar yang realistis. Berikan porsi lebih besar untuk kompetensi teknis karena materinya berhubungan langsung dengan jabatan. Setelah itu, pelajari pola soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara berbasis CAT.

Rutinlah mengerjakan latihan soal dengan batas waktu. Setelah selesai, jangan hanya melihat nilai akhir. Catat soal yang salah, cari penyebabnya, lalu pelajari kembali materi yang belum dipahami.

Peserta juga dapat menggunakan tryout atau platform belajar sebagai sarana latihan. Platform seperti JadiPPPK dapat membantu peserta membiasakan diri dengan soal berbasis komputer dan melatih manajemen waktu.

Namun, soal latihan tidak boleh dianggap sebagai bocoran soal resmi. Gunakan simulasi untuk mengukur kemampuan, memahami pola, dan memperbaiki strategi mengerjakan tes.

Baca juga: Apakah MOOC Gratis atau Berbayar? Pahami Ketentuan MOOC PPPK

5. Pola Soal dan Tantangan dalam Seleksi PPPK

Soal PPPK tidak hanya menguji hafalan. Banyak soal menilai kemampuan menganalisis masalah, mengambil keputusan, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi kerja.

Kompetensi teknis dapat berisi soal konsep, prosedur, penerapan aturan, atau penyelesaian masalah sesuai jabatan. Sementara itu, kompetensi manajerial dan sosial kultural banyak menggunakan bentuk soal situasional.

Salah satu tantangan peserta adalah adanya beberapa pilihan jawaban yang terlihat sama-sama benar. Dalam kondisi tersebut, peserta harus memilih tindakan yang paling efektif, profesional, sesuai prosedur, dan memberikan dampak terbaik.

Tantangan lainnya adalah manajemen waktu. Peserta yang terlalu lama memikirkan satu soal dapat kehilangan kesempatan mengerjakan soal lain.

Karena itu, latihan perlu dilakukan dalam kondisi yang menyerupai ujian. Gunakan batas waktu, minimalkan gangguan, dan lakukan evaluasi setelah simulasi selesai.

6. Cara Efektif Menghadapi Setiap Tahap Seleksi PPPK

Pada tahap administrasi, baca seluruh persyaratan sebelum mengunggah dokumen. Pastikan format, ukuran, isi, tanda tangan, dan masa berlaku dokumen sesuai ketentuan.

Saat mengikuti CAT, baca pertanyaan dengan cermat dan perhatikan kata kunci. Jangan terburu-buru memilih jawaban hanya karena pernah melihat soal yang mirip.

Untuk soal teknis, gunakan dasar pengetahuan dan prosedur yang berlaku dalam jabatan. Untuk soal situasional, pilih tindakan yang paling profesional, sesuai kewenangan, dan berorientasi pada pelayanan.

Jika menemukan soal sulit, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu. Selesaikan soal yang lebih mudah terlebih dahulu apabila sistem ujian memungkinkan peserta berpindah soal.

Pada bagian wawancara berbasis CAT, pilih jawaban yang menunjukkan integritas dan moralitas. Hindari jawaban yang melanggar aturan, menutupi kesalahan, mengutamakan kepentingan pribadi, atau mengabaikan tanggung jawab pelayanan.

Selain belajar, persiapkan kondisi fisik dan mental. Tidur cukup, datang sesuai jadwal, membawa dokumen yang dipersyaratkan, dan mematuhi tata tertib lokasi ujian.

Baca juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA: Besaran Upah, Mekanisme, dan Persiapannya

7. Kesalahan yang Sering Dilakukan Peserta PPPK

Banyak peserta belum berhasil lolos bukan hanya karena kurang menguasai materi, tetapi juga karena melakukan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari.

Kesalahan pertama adalah tidak membaca pengumuman instansi secara lengkap. Peserta hanya mengandalkan informasi dari media sosial sehingga melewatkan persyaratan penting.

Kesalahan kedua adalah menggunakan materi belajar yang tidak sesuai formasi. Setiap jabatan memiliki kompetensi teknis berbeda sehingga peserta perlu memilih sumber belajar yang relevan.

Kesalahan berikutnya adalah menghafal jawaban soal situasional tanpa memahami alasan di baliknya. Ketika bentuk kasus berubah, peserta menjadi kesulitan menentukan pilihan.

Peserta juga sering mengabaikan evaluasi. Mereka mengerjakan banyak soal tetapi tidak mempelajari kembali kesalahan yang dilakukan.

Selain itu, manajemen waktu yang kurang baik dapat membuat peserta terburu-buru di akhir ujian. Oleh karena itu, biasakan mengerjakan simulasi dengan durasi yang terukur.

Ringkasan

Memahami tunjangan apa saja yang diterima PPPK penting agar pelamar memiliki gambaran lebih jelas mengenai penghasilan dan fasilitas setelah diangkat.

Secara umum, PPPK dapat memperoleh tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan instansi. Tunjangan kinerja atau TPP tidak selalu diberikan dengan jumlah yang sama karena bergantung pada kebijakan instansi dan kemampuan anggaran.

PPPK juga dapat menerima THR dan gaji ketiga belas berdasarkan peraturan pemerintah yang ditetapkan setiap tahun. Selain itu, PPPK memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan bagi Pegawai ASN.

Untuk meningkatkan peluang lolos, pelamar perlu memahami tahapan seleksi, menguasai kompetensi teknis, mempelajari soal manajerial dan sosial kultural, serta berlatih menghadapi wawancara berbasis CAT.

Gunakan platform latihan seperti JadiPPPK untuk membantu membangun kebiasaan belajar dan mengukur perkembangan kemampuan. Tetap jadikan pengumuman instansi, SSCASN BKN, BKN, dan Kementerian PANRB sebagai sumber utama informasi seleksi.

Referensi Resmi

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Gaji dan Tunjangan PPPK.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. PMK Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK yang Bersumber dari APBN.
5. PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.
6. PMK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.
7. Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan dan materi seleksi kompetensi PPPK.