Gaji PPPK paruh waktu Jawa Barat tidak ditetapkan dalam satu nominal yang sama untuk seluruh pegawai. Ketentuan nasional menggunakan istilah upah, dengan besaran yang terkait penghasilan sebelumnya sebagai non-ASN, upah minimum wilayah, perjanjian kerja, dan kemampuan anggaran instansi. Karena itu, angka yang diterima PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jabar belum tentu sama dengan pegawai di pemerintah kabupaten atau kota.
Khusus PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, SK secara administratif mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Pemprov Jabar menyatakan pembayaran upah mulai dilakukan pada awal Februari setelah satu bulan masa kerja berjalan.
Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Barat 2026?
Tidak ada tabel resmi yang menetapkan seluruh PPPK Paruh Waktu Jawa Barat menerima jumlah rupiah yang sama setiap bulan.
KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 menetapkan PPPK Paruh Waktu memperoleh upah paling sedikit berdasarkan penghasilan ketika masih menjadi pegawai non-ASN atau upah minimum yang berlaku di wilayah. Sementara PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 mengatur lebih lanjut status, perjanjian kerja, hak, kewajiban, pemberhentian, dan pengalihan PPPK Paruh Waktu.
Artinya, besaran akhirnya dapat berbeda karena:
- Instansi tempat bekerja
- Penghasilan ketika masih berstatus non-ASN
- Wilayah penempatan
- Isi perjanjian kerja
- Ketersediaan anggaran instansi
Jadi, tidak tepat menyebut seluruh PPPK Paruh Waktu Jawa Barat otomatis menerima satu nominal tertentu.
Baca Juga: Pangkat dan Golongan PPPK 2026 Lengkap, Bedanya Penuh Waktu dan Paruh Waktu
Apakah Gajinya Mengikuti UMP Jawa Barat?
Upah minimum dapat menjadi salah satu rujukan dalam ketentuan PPPK Paruh Waktu, tetapi UMP Jawa Barat tidak boleh langsung dianggap sebagai nominal pasti gaji setiap PPPK Paruh Waktu.
KepmenPANRB menggunakan dua acuan, yaitu penghasilan saat masih menjadi non-ASN atau upah minimum yang berlaku di wilayah. Penetapan aktual tetap terlihat pada perjanjian kerja dan administrasi pengangkatan masing-masing instansi.
Hal ini penting terutama di Jawa Barat karena pegawai dapat bekerja pada:
| Lingkungan Kerja | Penetapan Upah |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Mengikuti kebijakan dan anggaran Pemprov Jabar |
| Pemerintah kabupaten | Mengikuti pengangkatan dan anggaran kabupaten |
| Pemerintah kota | Mengikuti pengangkatan dan anggaran kota |
| Perangkat daerah tertentu | Mengikuti perjanjian kerja dan ketentuan instansi |
Karena itu, PPPK Paruh Waktu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, atau daerah lain tidak otomatis memiliki nominal yang sama hanya karena sama-sama berada di Jawa Barat.
Pembayaran PPPK Paruh Waktu Pemprov Jabar Dimulai Februari 2026
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat memberikan klarifikasi karena PPPK Paruh Waktu belum menerima pembayaran pada Januari 2026.
Pemprov menjelaskan SK PPPK Paruh Waktu berlaku secara administratif mulai 1 Januari 2026, sedangkan pembayaran dilakukan setelah satu bulan masa kerja berjalan. Karena itu, pembayaran pertama dijadwalkan pada awal Februari 2026.
Pemprov juga menegaskan keterlambatan pembayaran Januari tersebut bukan akibat kekurangan kas daerah. Saat klarifikasi diterbitkan pada 22 Januari 2026, Pemprov menyebut kas daerah tersedia sekitar Rp707 miliar dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pemerintah.
Jadi, untuk PPPK Paruh Waktu Pemprov Jawa Barat, Januari 2026 merupakan awal masa kerja administratif, sedangkan pembayaran upah dimulai setelah masa kerja bulan tersebut berjalan.
Baca Juga: SPMT PPPK 2026 Menentukan Mulai Gaji? Cek TMT, Fungsi, dan Aturannya
PPPK Paruh Waktu Jawa Barat Dapat THR Berapa?
Pada Maret 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan telah menyiapkan Rp60,8 miliar untuk pembayaran THR PPPK Paruh Waktu.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan besaran THR masing-masing PPPK Paruh Waktu setara satu bulan gaji terakhir.
Artinya, nominal THR tidak menggunakan satu angka seragam untuk semua pegawai. Nilainya mengikuti penghasilan terakhir masing-masing PPPK Paruh Waktu.
| Komponen | Ketentuan Pemprov Jabar 2026 |
|---|---|
| Anggaran THR PPPK Paruh Waktu | Rp60,8 miliar |
| Besaran per pegawai | Setara 1 bulan gaji terakhir |
| Lingkup | PPPK Paruh Waktu Pemprov Jawa Barat |
Ketentuan tersebut berkaitan dengan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tidak otomatis dapat diterapkan pada semua pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Barat.
Berapa Banyak PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pendidikan Jabar?
Data Dinas Pendidikan Jawa Barat menunjukkan skema PPPK Paruh Waktu digunakan dalam jumlah besar untuk guru dan tenaga kependidikan.
Per 13 Oktober 2026, sistem DIBA GTK Disdik Jabar mencatat 18.083 PPPK Paruh Waktu pada satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut terdiri dari:
| Status PPPK Paruh Waktu | Jumlah |
|---|---|
| Guru | 8.705 |
| Tenaga kependidikan | 9.378 |
| Total | 18.083 |
Data tersebut khusus satuan pendidikan negeri di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan tidak mencakup sekolah swasta.
Besarnya jumlah PPPK Paruh Waktu tersebut juga menjelaskan mengapa belanja pegawai menjadi bagian penting dalam perencanaan APBD Jawa Barat 2026.
Dalam RKPD Jawa Barat 2026, pemerintah daerah mencantumkan gaji dan tunjangan ASN termasuk PPPK sebagai belanja wajib dan mengikat. Dokumen itu juga mencantumkan tenaga teknis yang beralih menjadi PPPK Paruh Waktu dalam kebutuhan belanja daerah.
Baca Juga: Jabatan Guru PPPK Paruh Waktu 2026 dan Statusnya Mulai 2027
Apa Bedanya Gaji PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu?
Skema penghasilan keduanya tidak sama.
| Komponen | PPPK Penuh Waktu | PPPK Paruh Waktu |
|---|---|---|
| Sistem penghasilan | Menggunakan gaji PPPK berdasarkan ketentuan nasional | Menggunakan skema upah |
| Tabel golongan gaji nasional | Ada | Tidak menggunakan tabel yang sama |
| Dasar nominal | Golongan dan masa kerja golongan | Penghasilan sebelumnya, upah minimum, perjanjian kerja, dan ketentuan instansi |
| Nominal antardaerah | Mengikuti tabel nasional untuk gaji pokok | Dapat berbeda |
| Status ASN | Ya | Ya |
PPPK penuh waktu memiliki tabel gaji berdasarkan golongan yang diatur pemerintah. Skema tersebut tidak boleh langsung diterapkan pada PPPK Paruh Waktu.
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menegaskan PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari ASN dengan pengaturan tersendiri mengenai perjanjian kerja dan hak pegawai.
Cara Mengetahui Gaji PPPK Paruh Waktu yang Diterima
Nominal paling akurat terdapat pada dokumen pengangkatan dan perjanjian kerja pegawai karena tidak ada satu tabel gaji PPPK Paruh Waktu untuk seluruh Jawa Barat.
Dokumen yang perlu diperiksa adalah:
- SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu
- Perjanjian kerja
- Dokumen penetapan upah
- SPMT jika diterbitkan instansi
- Slip pembayaran
- Ketentuan pemerintah daerah masing-masing
Jika bekerja di lingkungan Pemprov Jabar, acuan administrasinya adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pegawai pemerintah kabupaten atau kota perlu menggunakan dokumen dari pemerintah daerah yang mengangkatnya.
Perbedaan ini membuat pencarian gaji PPPK paruh waktu Jawa Barat tidak dapat dijawab dengan satu angka rupiah untuk seluruh provinsi.
FAQ Gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Barat
Berapa gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Barat 2026?
Tidak ada satu nominal yang berlaku bagi seluruh PPPK Paruh Waktu Jawa Barat. Besarannya mengikuti ketentuan upah, penghasilan sebelumnya sebagai non-ASN, wilayah, perjanjian kerja, dan kebijakan instansi.
Apakah gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Barat sama dengan UMP?
Tidak otomatis. Upah minimum menjadi salah satu acuan dalam ketentuan PPPK Paruh Waktu, tetapi nominal aktual perlu dilihat pada perjanjian kerja dan kebijakan instansi yang mengangkat pegawai.
Kapan PPPK Paruh Waktu Pemprov Jabar mulai digaji?
Pemprov Jawa Barat menjelaskan SK berlaku mulai 1 Januari 2026 dan pembayaran upah dilakukan pada awal Februari 2026 setelah satu bulan masa kerja berjalan.
Apakah PPPK Paruh Waktu Jawa Barat mendapat THR?
Untuk PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jawa Barat, pemerintah pada 2026 menyiapkan anggaran THR dengan besaran per pegawai setara satu bulan gaji terakhir.
Apakah gaji PPPK Paruh Waktu kabupaten dan Pemprov Jabar sama?
Belum tentu. Besarannya dapat berbeda karena pengangkatan, perjanjian kerja, kemampuan anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing tidak sama.
Apakah PPPK Paruh Waktu memakai tabel gaji Golongan I–XVII?
Tidak tepat menyamakan skema upah PPPK Paruh Waktu dengan tabel gaji PPPK penuh waktu. PPPK Paruh Waktu memiliki pengaturan penghasilan tersendiri.
Ringkasan Gaji PPPK Paruh Waktu Jawa Barat
Gaji PPPK paruh waktu Jawa Barat 2026 tidak memiliki satu nominal yang berlaku untuk seluruh pegawai. Besaran upah berkaitan dengan penghasilan sebelumnya sebagai non-ASN, upah minimum wilayah, perjanjian kerja, dan kemampuan anggaran instansi.
Khusus pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Barat, SK PPPK Paruh Waktu berlaku mulai 1 Januari 2026 dan pembayaran pertama dijadwalkan pada awal Februari. Pemprov juga mengalokasikan Rp60,8 miliar untuk THR PPPK Paruh Waktu dengan besaran setara satu bulan gaji terakhir.
Karena kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat berbeda, nominal yang paling tepat harus dilihat pada SK, perjanjian kerja, dan dokumen pembayaran masing-masing PPPK Paruh Waktu.
Sumber Referensi
- JDIH BPK – Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Klarifikasi Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu Tahun 2026
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Pemprov Jabar Siapkan Rp60,8 Miliar untuk THR PPPK Paruh Waktu
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat – DIBA GTK Statistik Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Barat
- Bappeda Provinsi Jawa Barat – RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026
